http://SWARA45.COM-Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor : 29/6/SK/HK.01/2/2022 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret 2022, yang disalurkan melalui PT. Pos dan bertempat di masing-masing kantor desa.
Dalam petunjuk teknis yang dituangkan dalam SK Dirjen Penanganan Fakir Miskin, salah satunya yaitu Keluarga Manfaat di bebaskan untuk berbelanja ke warung mana saja dan tidak ada paksaan.
Namun berbeda dengan Desa Pasirgintung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, dari hasil InvestigasiBadak Banten Korwil 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa Pasirgintung diduga memonopoli komoditi dengan menyupalai barang di warung untuk di jual ke KPM bantuan BPST.
Sebab ,menurut pengakuan salah satu warung yang namanya minta dirahasiakan itu bahwa komoditi yang di jual kepada KPM hanya titipan dari Pemerintah Desa.
Adapun komoditi yang di salurkan kepada KPM sebesar Rp.400 ribu yaitu diantaranya 25 kg beras,2 kg salak, 2 kg telor dan 2 kg bandeng.
“Saya menduga ini sudah di atur sedemikian rupa oleh oknum pemerintahan desa Pasirgintung,sebab selain KPM di haruskan belanja ke warung yang sudah di tunjuk, barang komodoti pun di suplay oleh desa kepada warung”kata Ronal.
Masih kata Ronal,pengakuan KPM bahwa Komoditi yang di belanjakan oleh KPM di salah satu warung,itu terkesan adanya paksaan dari desa untuk belanja komoditi sebesar Rp.400 ribu setelah pencairan dari PT Pos.
Bahkan kata Ronal, mereka (KPM-Red) mengaku jika tidak belanja di warung yang sudah di tunjuk itu diancam akan di hapus dari daftar penerima bantuan.
“KPM takut karena di intimidasi akan di hapus sebagai penerima”ungkap Ronal
Sementara hingga berita ini di tayangkan belum mendapatkan keterangan dari Kepala Desa,saat di konfirmasi melalui pesan Whats Appnya belum menjawab.
Bahkan ketika hendak di konfirmasi lewat sambungan telepon Whats Appnya hanya staf desa yang menerima.
“Maaf pa Pak kadesnya tidak ada ,Hpnya ketinggalan”ujar staf desa.(1K/Man)
