sWara45 | Bekasi – Ramainya pembicaraan seputar carut marutnya pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Berdasarkan pemberitaan yang beredar luas, polemik yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi terjadi lantaran adanya perbedaan spesifikasi dari hasil lelang. Kemudian Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) melempar tanggung jawab kepada PPK dan Petugas ULP.
Geram dengan tindakan yang dilakukan ‘pengecut’ yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Yusril selaku Mahasiswa Bekasi mengungkapkan beberapa fakta baru terkait pengadaan barang di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
Yusril mengungkap bahwa dari tahun 2019-2020 saja Dinas Pemadam Kebakaran sudah memiliki anggaran kurang lebih Rp. 5.7 Miliar dari APBD untuk belanja peralatan penunjang yang diantaranya alat pelindung diri, Mobil operasional, Alat-alat Rescue, Alat tulis kantor hingga pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
“Dari tahun 2019-2020 Disdamkar sudah memiliki anggaran Rp.5.7 Miliar, ini berdasarkan data yang kami kumpulkan dan sudah dikaji secara matang.” Ungkapnya
Apalagi ia juga menemukan fakta bahwa pada tahun 2020 para petugas pemadam kebakaran diminta untuk merogoh kocek dari kantong pribadi masing-masing yang nantinya digunakan untuk membeli alat pelindung diri.
“Pada tahun 2020 kemarin para petugas damkar disuruh beli APD masing-masing melalui uang mereka, inikan miris dimana peran daerah kalo begini ceritanya.” Tuturnya
Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mitra Karya ini mengatakan jika polemik ini terus berlanjut maka pihaknya akan mengambil sikap tegas.
“Kalau ini masih berlanjut dan tidak menemukan titik temu maka kami mahasiswa akan mengambil sikap tegas.” Tutupnya (Hisar)