Kawanan gajah liar kembali merusak tanaman kelapa sawit milik warga di kawasan Kabel Gajah. Sebanyak 25 petani mengelola sekitar 75 hektare lahan di Dusun Adil Makmur II. BKSDA Aceh menjanjikan peninjauan lapangan dan meminta warga melaporkan gangguan satwa dilindungi melalui saluran resmi.
SWARA45.COM, KUALASIMPANG — Konflik antara manusia dan satwa liar kembali terjadi di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.
Kawanan gajah liar dilaporkan merusak tanaman kelapa sawit milik sejumlah petani di kawasan Kabel Gajah, Dusun Adil Makmur II.
Warga meminta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh turun langsung ke lokasi untuk menangani gangguan tersebut.
Kerusakan terbaru dilaporkan terjadi pada Rabu malam (11/11/2026). Sejumlah tanaman kelapa sawit milik warga dilaporkan rusak setelah kawanan gajah memasuki areal perkebunan.
Peristiwa itu kembali menimbulkan keresahan di kalangan petani yang menggantungkan penghasilan dari lahan tersebut.
Mat Dian, warga Dusun Suka Damai, mengatakan gangguan kawanan gajah bukan kali pertama terjadi.
Menurut dia, satwa liar tersebut berulang kali memasuki perkebunan dan merusak tanaman kelapa sawit milik warga di kawasan Kabel Gajah.
Persoalan ini berdampak terhadap sedikitnya 25 warga Dusun Suka Mulia yang mengelola perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 75 hektare di Dusun Adil Makmur II.
“Di lahan kami yang luasnya sekitar 75 hektare itulah kawanan gajah kerap merusak tanaman. Kami meminta BKSDA Aceh turun langsung menyikapi keluhan masyarakat dan melakukan penanganan terhadap kawanan gajah yang masuk ke perkebunan,” kata Mat Dian. Kamis, 12 November 2026 pagi.
Tanaman Rusak, Petani menanam Ulang
GANGGUAN satwa liar tersebut tidak hanya dialami Mat Dian. Sejumlah petani lainnya juga melaporkan kerusakan tanaman kelapa sawit akibat kawanan gajah yang memasuki kawasan perkebunan pada malam hari.
Warga menyebutkan, kawanan gajah kerap memporak-porandakan tanaman yang telah mereka tanam. Akibatnya, petani harus melakukan penanaman ulang atau penyisipan untuk mengganti tanaman yang rusak.
Kondisi tersebut menambah beban biaya pengelolaan perkebunan. Tanaman yang rusak tidak dapat langsung menghasilkan, sementara petani harus kembali mengeluarkan biaya untuk menyediakan bibit dan melakukan penanaman pengganti.
Bagi warga yang mengelola puluhan hektare perkebunan, kerusakan berulang menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius.
Mereka berharap ada langkah konkret dari instansi yang memiliki kewenangan dalam konservasi dan penanganan konflik satwa liar.
BKSDA Siapkan Peninjauan Lapangan
MENANGGAPI laporan warga, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh, Ujang Wisnu Barata, S.Hut., M.Sc., M.Si., melalui Kepala Resor Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah Langsa, Nursholati Chairi Zananda, menyatakan pihaknya siap melakukan peninjauan ke lokasi perkebunan warga.
Lokasi yang menjadi perhatian BKSDA berada di Dusun Adil Makmur II, tepatnya di kawasan Kabel Gajah, Kecamatan Tenggulun.
Nursholati menjelaskan, selama ini pihaknya telah berkomunikasi dengan seorang warga bernama Ja’far yang kerap menghubungi petugas untuk meminta bahan mercon yang digunakan dalam upaya menghalau kawanan gajah.
“Kami selalu mengirimkan mercon kepada warga Tenggulun yang bernama Pak Ja’far karena beliau selalu menghubungi kami dan meminta bahan tersebut untuk mengusir kawanan gajah dari lahan perkebunan warga,” ujar Nursholati.
Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti apakah bahan penghalau tersebut telah dibagikan Ja’far kepada seluruh petani yang mengalami gangguan gajah di kawasan itu.
Menurut Nursholati, pada Kamis, 12 November 2026, dirinya telah memerintahkan personel BKSDA bernama Suparman untuk
mengantarkan bahan penghalau tersebut ke rumah Ja’far di Desa Tenggulun.
Keterangan tersebut menunjukkan adanya komunikasi antara petugas konservasi dan warga dalam penanganan gangguan gajah. Meski demikian, distribusi bahan penghalau kepada para petani lainnya masih belum dapat dipastikan.
Status Lahan Menjadi Penentu Penanganan
NURSHOLATI mengatakan, penanganan gangguan gajah harus diawali dengan pemeriksaan status dan lokasi lahan yang mengalami kerusakan.
BKSDA, menurut dia, akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan apakah perkebunan yang dimasuki kawanan gajah berada di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) atau termasuk kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
Jika lahan tersebut berstatus APL, pihaknya menyatakan akan melakukan upaya penghalauan kawanan gajah menuju kawasan hutan, termasuk kawasan TNGL.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perkebunan berada di dalam kawasan hutan TNGL, persoalannya akan berkaitan dengan status dan fungsi kawasan konservasi tersebut.
Nursholati menjelaskan bahwa kawasan hutan merupakan habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatra.
Ia menyinggung adanya pembukaan dan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sebagai persoalan yang perlu diperhatikan.
“Kalau lahan kebun sawit milik warga tersebut ternyata merupakan kawasan hutan TNGL, apa mau dibilang? Karena itu kawasan hutan yang merupakan rumah bagi satwa liar, termasuk kawanan gajah itu sendiri. Kawasan tersebut telah dirusak, dibabat, lalu dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pemeriksaan batas kawasan sebelum tindakan penghalauan dilakukan.
Namun, status hukum setiap bidang lahan tetap harus dipastikan melalui data dan peta resmi kawasan hutan serta hasil pemeriksaan lapangan.
Dengan demikian, penanganan konflik tidak cukup hanya menghalau kawanan gajah. Kepastian status lahan, kondisi habitat, jalur pergerakan satwa, serta pola gangguan yang terjadi juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Warga Mengaku Tidak Mendapatkan Mercon
DI TENGAH penjelasan BKSDA mengenai pengiriman bahan penghalau melalui Ja’far, muncul keterangan berbeda dari sejumlah petani.
Warga Dusun Suka Mulia menyatakan bahwa dirinya bersama kelompok petani yang mengelola perkebunan di kawasan Kabel Gajah belum pernah menerima bahan penghalau gajah tersebut melalui Ja’far.
Perbedaan keterangan ini memperlihatkan perlunya kejelasan mengenai mekanisme distribusi bantuan penanganan konflik satwa liar kepada masyarakat.
Sebab, keberadaan bahan penghalau di tangan seorang warga belum tentu menjamin seluruh petani yang mengalami gangguan dapat mengaksesnya.
Kondisi tersebut juga perlu diklarifikasi oleh BKSDA agar penanganan di lapangan tidak hanya bergantung pada komunikasi dengan satu orang warga, tetapi menjangkau kelompok petani yang terdampak.
BKSDA Minta Warga Gunakan Saluran Pengaduan
UNTUK mempercepat penanganan gangguan satwa dilindungi, Nursholati mengimbau masyarakat Desa Tenggulun agar segera menghubungi layanan pengaduan BKSDA apabila menemukan kawanan gajah memasuki perkebunan atau merusak tanaman.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui call center BKSDA Aceh di nomor 0853-6283-6024.
Pelaporan tersebut diperlukan agar petugas memperoleh informasi mengenai lokasi kejadian dan dapat melakukan pemeriksaan serta menentukan langkah penanganan sesuai kondisi lapangan.
Bagi warga Tenggulun, persoalan yang terjadi di kawasan Kabel Gajah bukan sekadar kerusakan tanaman kelapa sawit.
Gangguan berulang telah memengaruhi aktivitas perkebunan dan menimbulkan ketidakpastian bagi petani dalam mempertahankan lahan garapan mereka.
Di sisi lain, keberadaan gajah Sumatra sebagai satwa dilindungi menuntut penanganan yang tidak mengabaikan keselamatan manusia maupun kelestarian satwa dan habitatnya.
Karena itu, peninjauan lapangan yang dijanjikan BKSDA menjadi langkah awal yang penting.
Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai status lahan, penyebab gangguan, serta pola pergerakan kawanan gajah di kawasan tersebut.
Konflik yang Membutuhkan Kepastian
PERISTIWA di Dusun Adil Makmur II kembali memperlihatkan persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam hubungan antara aktivitas perkebunan masyarakat dan keberadaan habitat gajah liar di Kecamatan Tenggulun.
Warga membutuhkan perlindungan terhadap tanaman dan keselamatan saat beraktivitas di kebun.
Sementara itu, gajah sebagai satwa dilindungi membutuhkan habitat dan ruang jelajah yang tidak terganggu.
Pemeriksaan lapangan secara menyeluruh menjadi penting agar penanganan tidak berhenti pada pemberian bahan penghalau atau pengusiran sementara.
BKSDA perlu memastikan status lahan, memetakan titik kerusakan, mengidentifikasi jalur masuk kawanan gajah, serta mengevaluasi efektivitas langkah penanganan yang selama ini dilakukan.
Bagi 25 petani yang mengelola sekitar 75 hektare perkebunan di kawasan Kabel Gajah, kepastian penanganan menjadi kebutuhan mendesak.
Mereka menunggu tindak lanjut dari BKSDA Aceh agar kerusakan tanaman tidak terus berulang.
Konflik manusia dan gajah di Tenggulun membutuhkan penanganan yang terukur, kepastian status lahan, serta langkah konkret untuk melindungi masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan satwa liar yang dilindungi.[Afrizal]