sWara45 | Tangerang – Banyaknya dugaan penyalahgunaan bantuan sosial PKH di kabupaten tangerang dan hingga saat ini kasusnya masih bergulir di kejaksaan dan kepolisian tak juga membuat jera bagi oknum-oknum nakal yang berkegiatan di bidang bantuan sosial.
Begitu juga dengan oknum pendamping di wilayah kecamatan sukamulya, seperti yang dikatakan oleh KPM di desa perahu bahwa selama ini Ia tidak pernah mencairkan sendiri uang bantuan tersebut, “pencarian oleh ibu “IT” (pendamping) saya hanya mengambil uangnya saja, dan saya kasih uang seikhlasnya”.
Begitu juga dengan pencairan bansos pangan (BPNT) kami mengambil dirumahnya, Kartunya ada sama pendamping karena dikumpulkan, katanya.
Pendamping PKH “IT’ ketika ditanyakan oleh wartawan melalui pesan WhatsApp senin (29/03/2021) terkait adanya beberapa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dipegang, “IT” menjawab “Mohon maaf juga ya pak,syaa mau tau kpm atas nama tersebut, izin bertanya no saya tau dari siapa ya”, jawabnya.
Ketika ditanyakan kembali oleh Wartawan apakah pendamping PKH, benar atau tidak ada kartu KKS yang disimpan, “IT” Tidak menjawab walaupun terlihat sudah dibaca
Soleh, TKSK Kecamatan Sukamulya ketika dihubungi melalui WhatsApp mengatakan bahwa Ia mengetahui ada pengumpulan kartu oleh Oknum Pendamping PKH Desa di wilayah kecamatan Sukamulya dan sudah dilaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, selasa (30/03/2021).
Sementara itu Onih (ketua kelompok) ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa ia hanya diminta oleh pendamping untuk mendata para KPM, ketika ditanyakan apakah saat ini ada KKS yang dipegang oleh pendamping, Onih mengiyakan.
Ketika ditanyakan terkait pencairan PKH, onih menjawab uangnya diambil di rumah ibu “IT”.
Saat kami sambangi kediaman “IT” Kami menjumpai orangtuanya dan menanyakan terkait pembagian bantuan pangan non tunai (BPNT), orangtua dari pendamping tersebut mengakui bahwa memang pembagian bansos pangan di tempatnya, ketika ditanyakan menggesek dimana (karena tidak ada mesin EDC ditempat tersebut) ia mengatakan tidak tahu.
Ketika ditanyakan karena adanya banner WAKEPO di lokasi, ia mengatakan kalau ini punya anaknya (Pendamping red) belum jalan karena belum ada mesinnya, tuturnya.
Sementara itu, Mugiri Aktivis Sosial dari Kabupaten Tangerang, mengatakan, pihak dinsos kabupaten Tangerang harus mengambil tindakan secepatnya, karena oknum pendamping diduga memaksa kehendaknya dalam menjalankan tugasnya.
Pengumpulan kartu tidak dibenarkan, tugasnya mendampingi dan mengedukasi KPM agar benar-benar mendapatkan haknya, bukan mengarahkan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi,
Apalagi mencairkan sendiri tanpa adanya KPM, itukan uang KPM (warga miskin) tapi kartunya dipegang oleh pendamping, ini jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan sampai jargon pegang kartu KKS sendiri terkesan hanya kiasan saja, tutupnya. (RED)
