SWara45.com | TANGERANG – Pekerjaan pembangunan jalan poros Kampung Kedaung, Desa Sidoko, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, dengan nilai anggaran sebesar Rp397.836.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian ketebalan konstruksi beton dengan keterangan pihak pekerja.
Berdasarkan pantauan tim di lokasi pada Rabu (18/11/2026), proyek yang dikerjakan oleh CV Samudra Sulung Sejahtera tersebut memiliki panjang pekerjaan sekitar 160 meter. Persoalan muncul ketika Kartusi dari DPP LSM Trisula Bakti Nusantara melakukan konfirmasi kepada pekerja terkait ketebalan konstruksi jalan.
Dalam keterangannya, pekerja menyebutkan bahwa ketebalan beton jalan tersebut mencapai 25 sentimeter. Namun, berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran lapangan yang dilakukan, ditemukan ketebalan bervariasi sekitar 18 hingga 21 sentimeter. Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian volume pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Temuan ini perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang. Sebab, pengukuran pada bagian permukaan atau sisi beton yang terlihat belum cukup untuk memastikan ketebalan keseluruhan konstruksi. Diperlukan pengujian yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengetahui apakah pekerjaan telah sesuai dengan dokumen kontrak, gambar teknis, serta spesifikasi yang dipersyaratkan.
Selain persoalan ketebalan, tim juga tidak melihat adanya petugas pengawas dari dinas terkait saat berada di lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut turut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu terhadap proyek yang menggunakan anggaran publik hingga ratusan juta rupiah tersebut.
Rani Riansyah, Ketua LSM Laskar NKRI DPC Kecamatan Gunung Kaler, menegaskan bahwa setiap pekerjaan infrastruktur yang bersumber dari APBD harus mengutamakan transparansi, kualitas, dan akuntabilitas.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari hasil fisik yang terlihat selesai, tetapi juga harus dipastikan memenuhi spesifikasi teknis dan memiliki kualitas konstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhkan hasil pembangunan yang secara kasatmata terlihat baik, tetapi kualitas maupun volumenya justru menyisakan tanda tanya. Anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan,” tegas Rani.
Rani juga mendesak DBMSDA Kabupaten Tangerang agar segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk mengukur kembali ketebalan beton melalui metode pengujian teknis yang sahih. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, ia meminta agar dilakukan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai, pengawasan terhadap proyek infrastruktur tidak boleh sebatas pemeriksaan administratif. Pengujian kualitas dan kesesuaian volume pekerjaan juga harus menjadi perhatian agar anggaran sebesar Rp397.836.000,00 benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Samudra Sulung Sejahtera maupun DBMSDA Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan perbedaan ketebalan beton tersebut. Redaksi SWara45.com masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan mengenai spesifikasi teknis, pengawasan, serta hasil pemeriksaan pekerjaan.
Media SWara45.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak pelaksana maupun instansi terkait sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan, transparansi, dan Kode Etik Jurnalistik.
(Rian)

