SWara45 | Tangerang– Dedikasi terhadap penegakan hukum, integritas organisasi, serta kepedulian sosial menjadi prinsip yang terus dipegang Ujang Supendi dalam menjalankan kiprahnya sebagai aktivis hukum dan insan pers.
Selama kurang lebih enam tahun berkecimpung di lembaga profesi, Ujang Supendi dikenal mengedepankan nilai kejujuran, profesionalisme, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kiprahnya bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PMBI, ia berupaya menjaga marwah organisasi sekaligus memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi lemah, kamis 19/11/2026.
Menurut prinsip yang dipegangnya, persoalan hukum tidak boleh diselesaikan berdasarkan status sosial maupun kemampuan ekonomi seseorang. Baginya, setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh pendampingan secara layak, terbuka, serta profesional.
Menjaga Marwah dan Integritas Organisasi
Bagi Ujang Supendi, menjaga marwah LBH PMBI bukan sekadar mempertahankan nama baik lembaga, melainkan memastikan organisasi tetap berjalan sesuai tujuan dan prinsip bantuan hukum.
Ada tiga prinsip utama yang menjadi landasan perjuangannya:
1. Keberpihakan tanpa diskriminasi. Memberikan ruang konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, status sosial, maupun kedudukan seseorang.
2. Integritas dan transparansi. Menjaga kehormatan lembaga dengan mengedepankan proses pendampingan yang profesional, transparan, serta menolak praktik percaloan atau makelar perkara.
3. Sinergi pers dan advokasi. Memanfaatkan fungsi kontrol sosial sebagai insan pers untuk mendorong keterbukaan informasi, mengawal persoalan masyarakat, serta memastikan penanganan perkara mendapat perhatian secara objektif dan proporsional.
Dalam menjalankan pendampingan, Ujang juga menempatkan penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh sepanjang sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, apabila diperlukan, masyarakat didorong menempuh mekanisme pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum.
Rekam Jejak Pendampingan dan Kepedulian Sosial
Selama menjalankan aktivitas advokasi, Ujang Supendi turut terlibat dalam sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Salah satunya adalah pendampingan terhadap masyarakat yang diduga menjadi korban praktik penipuan berkedok perekrutan tenaga kerja. Dalam persoalan tersebut, pendampingan dilakukan untuk membantu korban memperjuangkan haknya hingga menempuh pelaporan resmi di Mapolsek Rajeg.
Selain itu, ia juga menaruh perhatian terhadap persoalan lingkungan dan sosial, terutama aktivitas yang diduga melanggar ketentuan hukum serta berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas di wilayah Tangerang.
Tidak hanya melalui advokasi perkara, Ujang berupaya membuka ruang konsultasi dan edukasi hukum bagi masyarakat akar rumput. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami hak-hak hukumnya serta tidak mudah mengalami intimidasi ketika menghadapi persoalan hukum.
Komitmen Pengabdian ke Depan
Bagi Ujang Supendi, keberhasilan sebuah lembaga bantuan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga dari sejauh mana keberadaan organisasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berharap LBH PMBI tetap menjadi wadah pengabdian yang menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan kepedulian sosial, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
Prinsip yang terus dipegangnya sederhana: tidak ada tebang pilih antara masyarakat kaya maupun miskin. Setiap persoalan harus ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan semangat menjaga marwah organisasi dan memperjuangkan akses keadilan, Ujang Supendi berharap pengabdian yang telah dijalankan selama ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan hukum tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.
Baginya, menjaga nama baik organisasi bukan hanya melalui ucapan, melainkan melalui integritas, kejujuran, dan tindakan nyata dalam membela kepentingan masyarakat. (DEDI)

