Tangerang, Banten — Kabupaten Tangerang memiliki sejarah panjang kepemimpinan daerah yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan pembangunan di wilayah penyangga ibu kota. Dari era kolonial hingga masa reformasi dan pemerintahan modern, jabatan Bupati Tangerang mengalami transformasi signifikan, baik dari sisi latar belakang pemimpin maupun arah kebijakan pembangunan.
Pada masa kolonial Belanda, Tangerang dipimpin oleh para bangsawan lokal bergelar Kyai Aria Soetadilaga yang menjabat secara turun-temurun sejak abad ke-17. Periode ini menandai awal terbentuknya struktur pemerintahan lokal di wilayah Tangerang sebagai bagian dari administrasi Hindia Belanda.
Memasuki masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia, jabatan bupati diisi oleh tokoh-tokoh seperti Atik Soeardi dan R. Agus Padmanegara. Tantangan besar di era ini adalah menjaga stabilitas pemerintahan di tengah transisi kekuasaan dan pembentukan negara baru.
Pada era Orde Baru, kepemimpinan Kabupaten Tangerang relatif stabil. Nama Tadjus Sobirin menonjol dengan masa jabatan cukup panjang pada 1983–1993. Latar belakang militernya memberi warna kebijakan yang berorientasi pada ketertiban administratif dan pembangunan infrastruktur dasar.
Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan. Agus Djunara yang memimpin pada 1998–2003 menjadi bupati pertama di era reformasi, sekaligus memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang ke Tigaraksa.
Periode berikutnya diisi oleh Ismet Iskandar (2003–2013) yang kemudian dilanjutkan oleh Ahmed Zaki Iskandar (2013–2023). Selama dua dekade ini, Kabupaten Tangerang mengalami percepatan pembangunan kawasan industri, infrastruktur, serta peningkatan layanan publik seiring pesatnya urbanisasi.
Pasca berakhirnya masa jabatan Zaki Iskandar, jabatan bupati sempat diisi oleh Penjabat Bupati Andi Ony Prihartono hingga awal 2025. Selanjutnya, hasil Pilkada 2024 menetapkan Mochamad Maesyal Rasyid sebagai Bupati Tangerang periode 2025–2030.
Di bawah kepemimpinan Maesyal Rasyid, Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai menitikberatkan kebijakan pada pendidikan gratis, keterbukaan informasi publik, pelayanan sosial langsung, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Arah ini menandai fase baru pemerintahan daerah yang lebih berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.