sWara45 | Lebak, Ketua Umum Ormas Badak Banten Perjuangan H. Eli Ruhay Sahroni Sanekala 212 mengatakan, dalam rekrutmen P3K Guru dengan leading sektor Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak disinyalir penuh dengan trik dan intrik yang mengarah kepada sebuah kebijakan pasif dari Kepala Dinas Pendidikan.
Artinya Lanjut Ketum Sanekala 212, kebijakan pasif yang dimaksud tersebut indikasinya terlihat dari banyaknya calon tenaga P3K yang dianggap gugur atau tidak lulus, padahal secara administrasi maupun penilaian apalagi kalau dilihat dari kuota yang dibutuhkan sebanyak 1501 orang yang dibutuhkan dan yang terobservasi hanya 1441 orang, bukan hal yang wajar jika ada peserta yang dianggap tidak lulus dalam seleksi.
Ia mengatakan, dalam hal seleksi P3K Guru yang menjadi penentu utama lulus atau tidaknya seorang calon P3K Guru di Dindik Lebak bukan acuan prosedur baku, namun diduga kuat mengacu kepada kebijakan tertinggi di Dinas pendidikan dalam Hal ini Kepala Dinas dan Urusan Kepegawaian.
“Jangan lah hal-hal beperti ini dijadikan ladang untuk berbisnis, taukah anda (Dindik Lebak) jika nantinya saya bisa membuktikan ada permainan dalam rekrutmen P3K Guru, saya bisa membuat kalian kebakaran janggut, dan statemen ini saya jamin bisa saya pertanggung jawabkan” Katanya Kamis (09/23).
Dia menuturkan , bahwa hal yang dikatakan soal buka- bukaan itu, dirinya bisa mempertanggung jawabkan statemennya, artinya satatemen yang dikeluarkan tidak berdasarkan tendensi semata, melainkan berdasarkan fakta-fakta lapangan yang dikumpulkan oleh tim divisi investigasi dan pencari Fakta dari Badak Banten Perjuangan.
Alasannya jelas, lanjut Ketum Sanekala, Carut Marutnya Seleksi p3K Guru Dindik Lebak telah membuat opini liar dan akhirnya menggiring sebuah narasi bahwa Dindik Lebak melalui bidang terkait dalam hal ini Urusan Kepegawaian diduga KUat bahkan disinyalir selalu memainkan sebuah permaian, dan tentu saja permainan sang menurut kami sebuah kedzoliman.
“Mari kita buka, dalam kontek pengangkatan dari guru menjadi Kepala Sekolah misalnya, Dindik lebak melalui Kordinator wilayah di masing masing kecamatan sebagai tim Eksekusi menarik angka dengan besaran minimal 3 juta, dan untuk kenaikan pangkat besaran angkanya berkisar di angka 1,5jt” paparnya.
Dalam hal ini, Lanjut Ketum Sanekala, tidak akan ada kopral yang salah, tapi Bidang Unpeg yang harus bertanggungjawab dengan sebuah tradisi Konyol ini, yang kita tahu potensi Guru di Kabupaten Lebak ini sudah cukup mumpuni, namun untuk bisa mengejar karir, mereka terhambat oleh sebuah kebijakan yang dibuat sedemikian rupa oleh pemangku kebijakan di Dindik Lebak.
“Sudah bukan rahasia umum perkara Konyol itu terjadi, saya justru ingin Kabupaten Lebak ini bersih dari hal masih saja dari rezim kolonial sampai sekarang masih diterapkan, buat pa Unpeg segeralah istigfar sebab jabatan anda cuma sekedar titipan dari Allah yang akan dipertanggung jawabkan kelak” papar Ketum sanekala.
Menanggapi hal ini. Analis Kepegawaian di dinas Pendidikan Kebupaten Lebak, Hidayatullah MPd. mengatakan kalau Dinas pendidikan hanya sebatas UIser artinya Dindik Lebak hanya menerima hasil sedangkan untuk proses seleksi itu sediri dilaksanakan oleh Kemendikbud dan BKN,
Ia juga mengatakan terkait dengan hal yang disebut oleh pihak Ormas BBP, dirinya menjelaskan bahwa permainan yang dikatakan oleh ketum Sanekala peluang untuk itu sangat tidak ada, mengingat selain DIndik Lebak hanyalah sebagai User,
“Saya malah akan merasa senang jika calon P3K Guru Bisa lulus semua, karena Kebutuhan guru bisa terpenuhi sesuai dengan kuota” katanya pada wartawan di ruang kerjanya Kamis (09/23).
Adapun, adanya peserta P3K Guru yang tidak lolos saya tekankan sekali lagi itu bukan kebiijakan Dinas apalagi Kebijakan saya” tegasnya.
Dijelaskan Hidayatullah, terkait dengan kuota 1501 denga jumlah pelamar keseluruhan 1758, bahwa Formasi yang dibutuhkan cuma sebanyak 1501, jadi wajarlah ada yang tidak lulus namun masih bisa mengikuti formasi P3K di tahun 2023 sebanyak hampir 3000 orang dan bagi yang tidak lulus jangan merasa berkecil hati.
Menanggapi hal terkait dengan dugaan adanya pungutan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan dari guru menjadi kepala sekolah, hidayat mengaku tidak ada hal seperti itu, mengingat untuk hal tersebut Dindik Lebak menyiapkan Aplikasi secara mandiri, sehingga kecil kemungkinan hal dugaan pungutan itu terjadi di Dinas Pendidikan.
“Saya Berani Berani bersumpah atas nama Allah SWT jika saya melakukan pungutan atas kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, dan saya tegaskan sekali lagi itu tidak ada, (JMR/red)
