sWara45 | Tangerang – Pemerintah kabupaten tangerang sudah memberlakukan peraturan bupati (perbup) nomor 47 tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil truk angkutan barang dan hasil tambang pada ruas jalan di kabupaten Tangerang mulai pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib,
Kami mengapresiasi pemerintah kabupaten Tangerang karena keberadaan perbup tersebut sangat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas terutama disaat jam-jam sibuk/kerja dan dapat memperpanjang usia jalan serta meminimalisir angka kecelakaan, ungkap Alamsyah Ketum LSM Geram.
Tambah Alamsyah, banyak penilaian yang datang dari masyarakat jika Perbup yang berlaku sejak akhir 2018 masih menjadi pertanyaan dikarenakan ada beberapa penjelasan dalam pasal tersebut yang masih menjadikan banyak pemahaman (penafsiran) sehingga masih banyak di temukan truk bertonase besar yang beroperasi di waktu yang dilarang melintas.
Keberadaan Perbup 47 Tahun 2018 jika kita kaji kembali, masih banyak pasal-pasal di dalamnya yang menjadi pemahaman atau penafsiran umum dan membuat bingung masyarakat luas, seperti contohnya pada pasal 3 ayat (1).
“waktu operasional kendaraan angkutan barang pada pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib (ayat satu cukup jelas) namun pada ayat (2) yang menyebutkan “pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberlakukan pada ruas-ruas jalan di wilayah kabupaten tangerang yang menjadi kewenangan Daerah.
Jadi pertanyaan kami apakah jalan nasional menjadi kewenangan Daerah?mengingat perbup 47 tahun 2018 tersebut juga di berlakukan di jalan nasional, terang alamsyah.
Lanjut Alamsyah, Bahwa menurut sepengetahuan saya jalan nasional adalah jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan bukan kewenangan pemerintah daerah.
Status jalan sendiri telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang jalan, dimana status jalan dibagi menjadi 5 jenis antara lain jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
Jalan nasional sendiri dikelola oleh kementerian PUPR yang meliputi 4 kelompok, yakni jalan arteri primer, jalan kolektor primer ( penghubung antar ibu kota provinsi ), jalan tol ( bebas hambatan ) dan jalan strategis nasional, ujar Alamsyah.
Jadi sudah sangat jelas tentang kewenangan jalan. Intinya kami mendukung langkah-langkah pemkab tangerang dalam menjaga keselamatan pengguna jalan khususnya di wilayah kabupaten Tangerang.
juga dapat mengurai kemacetan di saat jam-jam sibuk, tetapi peraturannya harus jelas dan tidak membuat bingung masyarakat, mengingat masih banyak pengemudi yang komplain di saat mereka di hentikan melintas di jalan nasional pada siang hari, mereka mengatakan “ini jalan nasional pak”, .(opung)