sWara45 Tangerang – Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2025 selama tiga hari, Kamis hingga Sabtu (11–13 Desember 2025).
Kegiatan tersebut dirangkai dengan agenda pengawasan Inspektorat, pemberian Penghargaan Kinerja Perangkat Daerah, ASN Award, serta Musrenbang Award 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, dan diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Namun, pelaksanaan rapat yang berlangsung di hotel bintang empat Holiday Inn Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, menuai sorotan dan kecaman dari Organisasi Masyarakat Badak Banten DPD Kabupaten Tangerang.
Pada malam puncak kegiatan juga digelar hiburan pentas musik dengan menghadirkan grup band ternama “Repvblik”. Kegiatan yang diduga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
Ketua Ormas Badak Banten DPD Kabupaten Tangerang, Rahmatullah yang akrab disapa Ki Kubil, menyayangkan kegiatan tersebut. Ia menilai rapat evaluasi tersebut lebih menyerupai kegiatan seremonial dan hiburan yang berpotensi menghamburkan uang rakyat.
“Di saat pemerintah pusat gencar menyerukan efisiensi anggaran, justru pejabat daerah menggelar rapat di hotel mewah lengkap dengan hiburan artis. Ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Ki Kubil kepada wartawan, Kamis (19/12/2025).
Ia menambahkan, kondisi tersebut semakin ironis mengingat masih banyak persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat. Mulai dari bencana banjir yang belum tertangani secara maksimal di Kabupaten Tangerang, hingga musibah yang menimpa warga di sejumlah daerah seperti Aceh.
“Apakah menyewa hotel mewah dan membayar band artis terkenal sejalan dengan semangat efisiensi penggunaan anggaran?” tegasnya.
Ki Kubil juga menyoroti tema kegiatan yang terpampang dalam layar acara, yakni “Mendorong Efisiensi Belanja dan Efektivitas Kinerja OPD”. Menurutnya, tema tersebut tidak selaras dengan praktik pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Judulnya efisiensi, tapi kenyataannya kegiatan digelar di hotel bintang empat, dan para pejabat terlihat menikmati hiburan musik. Ini kontradiktif. Biaya sewa hotel dan artis itu dari mana kalau bukan dari uang rakyat?” kecamnya.
Atas dasar itu, Ormas Badak Banten mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada media dan masyarakat terkait urgensi, sumber anggaran, serta manfaat nyata dari kegiatan tersebut.
“Kami minta Pemda Kabupaten Tangerang transparan dan bertanggung jawab kepada publik,” pungkas Ki Kubil.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pemilihan lokasi kegiatan, sumber pendanaan, maupun rincian anggaran yang digunakan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (DEDI)