sWara45 | Lebak – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang Bamus Komisi III DPRD Lebak atas permohonan Ormas Badak Banten Perjuangan dinilai tidak maksimal. Pasalnya, pihak utama yang menjadi termohon, yakni PT Aplus Pasifik beserta mitra outsourcing-nya, tidak hadir dalam forum tersebut. Kamis, 20/03/2025.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi III, Jun Ibnu Jarta, hanya dihadiri oleh perwakilan eksekutif, antara lain Kepala Badan PTSP, Sekdis Disnaker, Kadis LH, pimpinan Dishub, Camat Rangkasbitung, serta Kepala Desa Nameng. Sementara pihak pemohon, Badak Banten Perjuangan, menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan yang menjadi sorotan utama.
Kami sebagai anggota DPRD Lebak merasa tidak dihargai. Undangan sudah dilayangkan, tetapi mereka tidak mengirimkan perwakilan sama sekali. Meski demikian, RDP tetap kami lanjutkan, ujarnya.
Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran PT Aplus Pasifik dan mitra outsourcing-nya.
Kami menyayangkan absennya pihak termohon utama. Namun, RDP tetap berjalan. Intinya, kami meminta Komisi III untuk mengevaluasi kerja sama outsourcing antara PT Aplus Pasifik dan PT Andalas Sukses.
Menurut hasil investigasi Badak Banten Perjuangan, praktik pemecatan sepihak oleh PT Andalas Sukses telah terjadi berulang kali. Namun, kali ini mereka baru bersedia berdiskusi dengan korban setelah adanya intervensi dari ormas.
Sebelumnya, tidak ada kompromi. Jika dipecat, ya langsung dipecat tanpa ruang bagi pekerja untuk menyampaikan keberatan, ujar Eli Sahroni.
Pria yang dikenal dengan julukan King Badak ini juga menuding adanya ketidakprofesionalan dalam manajemen ketenagakerjaan PT Andalas Sukses.
Kami mendeteksi adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Andalas Sukses. Untuk itu, kami meminta Komisi III meninjau kembali kerja sama outsourcing tersebut, karena bertentangan dengan semangat investasi di Lebak yang seharusnya memberdayakan masyarakat lokal secara maksimal.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Badak Banten Perjuangan juga meminta klarifikasi terkait dokumen perizinan PT Aplus Pasifik untuk bahan kajian lebih lanjut.
Kami juga ingin meninjau realisasi CSR PT Aplus Pasifik. Apakah nilai dan penyalurannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Apakah CSR mereka benar-benar tepat sasaran? tambah King Badak.
Ia berharap Komisi III dapat mengoptimalkan pengelolaan CSR di Kabupaten Lebak agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kami juga meminta dokumen Perda CSR yang berlaku di Kabupaten Lebak, agar dapat kami kaji lebih lanjut. Dengan demikian, pengelolaan CSR dan keberadaan Forum CSR bisa berjalan sesuai harapan.
Eli Sahroni menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi di Kabupaten Lebak, tetapi investasi harus dilakukan secara sehat dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
Kami tidak anti-investasi. Justru kami ingin investasi di Lebak berkembang pesat. Namun, investasi itu harus menguntungkan bagi investor, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Kami meminta agar RDP berikutnya dihadiri oleh PT Aplus Pasifik dan mitra outsourcing-nya. Kami tidak ingin lagi ada pengabaian seperti ini, tutup Eli Sahroni.
(DEDI)