sWara45 | Bandung, Jawa Barat – Dugaan adanya jaringan mafia solar ilegal di Bandung semakin menguat setelah laporan mengenai aktivitas penimbunan BBM subsidi jenis solar mencuat ke publik.
Sejumlah aktivis dan media telah meminta Polresta Bandung untuk segera menghentikan praktik ilegal tersebut dan menindak para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
Investigasi di lapangan mengungkap bahwa modus operandi jaringan ini melibatkan penggunaan truk bertutup terpal serta truk boks yang telah dimodifikasi dengan tangki khusus (kempu).
Solar subsidi diduga diperoleh dari sejumlah SPBU di kawasan Rancaekek dan sekitarnya dengan memanfaatkan pelat nomor palsu serta barcode pengisian BBM yang tidak sah. Setelah terkumpul, solar kemudian ditimbun di sebuah gudang di Rancaekek sebelum didistribusikan ke pasar gelap.
Salah satu nama yang kerap disebut dalam jaringan ini adalah H. Odong, yang diduga berperan sebagai aktor utama dalam bisnis ilegal tersebut.
Namun, saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan, armada penyedot BBM ilegal milik jaringan ini tidak ditemukan di lokasi. Kondisi ini memicu dugaan bahwa informasi penggerebekan telah bocor lebih dulu.
Saat dikonfirmasi, Polresta Bandung menyatakan telah menerima laporan dari aktivis dan media terkait dugaan penimbunan BBM subsidi ilegal. Dalam tanggapannya, kepolisian berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum ini tidak terus berlanjut, Jumat 21/03/2025.
Aktivis energi dan lingkungan, Alex Purnama, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini agar aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku.
“Kami mendesak kepolisian untuk tidak memberi ruang bagi mafia BBM ilegal ini. Jika dibiarkan, praktik ini akan terus merugikan masyarakat dan negara,” ujarnya.
Kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam menindak jaringan mafia BBM ilegal. Publik kini menunggu langkah nyata dari kepolisian untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
(Dedi)