Swara45 | Tangerang — Ketua Umum Forum BUMDes Kabupaten Tangerang, Darmayani, menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi Forum BUMDes dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang digelar di kantor Sekretariat DPRD, Selasa 17 November 2025.
Dalam kesempatan itu, Darmayani menyoroti bahwa setiap desa di Kabupaten Tangerang memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda dan dikelola dengan pendekatan yang beragam. Hal tersebut membutuhkan penguatan dari sisi regulasi, pembinaan, serta dukungan anggaran agar BUMDes dapat tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Usaha desa di Kabupaten Tangerang sangat bervariasi, dan dikelola oleh banyak kepala desa dengan karakteristik berbeda. Karena itu BUMDes harus menjadi penopang tambahan bagi perekonomian desa, bukan sekadar formalitas,” ujar Darmayani.
Ia menekankan bahwa Forum BUMDes hadir sebagai wadah koordinasi agar seluruh pengelola BUMDes memiliki arah kerja yang jelas, profesional, dan terstruktur. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta legalitas operasional merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.
“BUMDes membutuhkan regulasi yang kuat, kejelasan perizinan, dan dukungan pembinaan agar bisa berjalan optimal. Banyak potensi desa yang belum tergarap maksimal hanya karena kurangnya payung hukum dan dorongan kebijakan,” tambahnya.
Darmayani juga berharap DPRD Kabupaten Tangerang dapat memberikan dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran melalui APBD, sehingga BUMDes mampu berkembang secara berkelanjutan dan terukur.
“Kami berharap dewan dapat memberikan pembinaan dan dorongan politik agar BUMDes memiliki tempat yang kuat di tingkat daerah. Dengan regulasi yang jelas dan dukungan anggaran, BUMDes bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa,” tegasnya.
Sebagai pemimpin forum yang membawahi ratusan BUMDes di Kabupaten Tangerang, Darmayani menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong kolaborasi antar desa, memperkuat tata kelola, serta memastikan setiap BUMDes memiliki arah usaha yang sesuai potensi wilayahnya.(Dedi)

