Swara45 | Tangerang — Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Tangerang menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di kantor Sekretariat DPRD. Pertemuan ini digelar untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat peran BUMDes dalam mendukung perekonomian desa di wilayah Kabupaten Tangerang, Selasa 17 November 2025.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Forum BUMDes Kabupaten Tangerang Darmayani, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud, S.Sos., Sekretaris Forum BUMDes Kabupaten Tangerang Hadi Sumarna, Pengawas BUMDes Rasukan, S.H., M.H., serta Dinna Suzatmika, M.M.M. Hadir pula perwakilan pengurus BUMDes dari beberapa kecamatan.
Ketua Umum Forum BUMDes Kabupaten Tangerang, Darmayani, menjelaskan bahwa variasi usaha desa di setiap wilayah membutuhkan penguatan manajemen dan dukungan regulasi. Ia menekankan pentingnya peran BUMDes sebagai penopang ekonomi desa dan berharap keberadaan forum mampu menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha desa.
“Setiap desa memiliki potensi berbeda dan dikelola oleh banyak kepala desa. Kami berharap BUMDes dapat menjadi tambahan kekuatan ekonomi desa bila didukung regulasi yang jelas dan pembinaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pengawas BUMDes Kabupaten Tangerang, Rasukan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa BUMDes hingga kini masih menghadapi kendala perizinan serta kekhawatiran para kepala desa terkait legalitas pengelolaan usaha. Ia menilai DPRD perlu hadir sebagai pembina serta pemberi penguatan politik dan kelembagaan.
“Kami butuh pamor dan dukungan dari dewan. Forum baru terbentuk dengan 246 BUMDes, tapi kami belum memiliki kantor dan belum sepenuhnya siap secara regulasi. Dorongan APBD sangat diperlukan agar BUMDes bisa lebih mandiri dan berkembang,” jelas Rasukan.
Pengawas lainnya, Dinna Suzatmika, M.M.M., menambahkan bahwa desa harus memiliki pondasi usaha yang kuat. Menurutnya, pemetaan potensi desa dari hulu ke hilir sudah dilakukan, termasuk sektor perikanan dan komoditas unggulan lainnya, namun masih memerlukan dukungan kebijakan agar dapat dioptimalkan.
Sekretaris Forum BUMDes Kabupaten Tangerang, Hadi Sumarna, menegaskan perlunya payung hukum yang kuat untuk memastikan BUMDes dapat bergerak mandiri tanpa intervensi pihak manapun, termasuk dari pemerintah desa.
“Potensi BUMDes sangat besar, tetapi semuanya membutuhkan dorongan hukum yang pasti agar pengelolaannya profesional dan tidak mudah diintervensi,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, S.Sos., mengapresiasi pembentukan Forum BUMDes Kabupaten Tangerang dan menilai kehadirannya dapat memperkuat ekonomi kerakyatan. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerintah daerah memberikan dukungan melalui APBD.
“Kalau UMKM kuat, ekonomi masyarakat ikut tumbuh. BUMDes harus didukung regulasi dan anggaran. Kami di DPRD siap mengetok palu untuk memastikan adanya intervensi APBD yang tepat sasaran,” tegas Amud.
Ia menambahkan bahwa BUMDes perlu berkolaborasi dengan industri dan sektor swasta, terutama dalam menyerap hasil tani dan produk lokal desa. Menurutnya, BUMDes tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah dan payung hukum yang kuat. (Dedi)