SWARA45.COM | KUALASIMPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang menerima kunjungan Tim Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Zona I dari DPRA, Rabu (8/3/2023).
Kunjungan Tim Sosialisasi tersebut langsung diterima oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto ST, bersama dengan Wakil Pimpinan, Fadlon SHÂ di Ruang Kerjanya, sekira pukul 10.30 WIB.
Acara Sosialisasi Draft Perubahan UUPA ini di pasilitasi oleh DPRK Aceh Tamiang dan acara tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK setempat.
Tim Sosialisasi UUPA Zona I mencakup Bireuen; Kota Lhokseumawe; Aceh Utara; Aceh Timur; Kota Langsa dan Aceh Tamiang, bertugas mensosialisasikan draft perubahan UUPA yang dikoordinir oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri. Diketuai oleh Mawardi M SE dan H Ridwan Yunus SH sebagai Sekretaris.
Sebelum acara sosialisasi, Tim Sosialisasi dari DPRA Zona I menjelaskan maksud kunjungan tersebut dalam rangka untuk mensosialisasikan draft perubahan UUPA.
Selain mensosialisasikan draft perubahan UUPA mereka juga menjaring aspirasi dari beberapa wilayah dengan cara tatap muka dan diskusi interaktif dengan para peserta yang diharapkan hadir dari instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Ulama, Akademisi, LSM, Partai Politik dan undangan lainnya.
Setelah menerima penjelasan dari Tim, selanjutnya Acara Sosialisasi Draft Perubahan UUPA dimulai dengan di awali pembacaan Kitab suci Ayat Al-Qur’an dan pembacaan doa.
Selanjutnya, terlihat Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto ST, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia tentang revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berdampak pada revisi aturan tersebut.
“Revisi UUPA bertujuan untuk penguatan sesuai semangat yang terkandung dalam MoU Helsinki, 15 Agustus 2005,” kata Suprianto ST.
“Melalui kegiatan sosialisasi draft perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satunya kami berharap memperjuangkan dana otonomi khusus Aceh tetap diberikan oleh Pemerintah Pusat demi pembangunan di Aceh”,tambahnya.
Sementara itu, Tim Sosialisasi Zona I dari DPRA, H Ridwan Yunus, Sekretaris Tim Sosialisasi menyampaikan bahwa selama ini UUPA belum efektif berjalan seperti yang diharapkan.
“Ada beberapa ruang lingkup penguatan dan perubahan UUPA yaitu penguatan kewenangan Pemerintah Aceh, penguatan pendapatan Aceh dan perubahan aspek regulasi,”ucapnya.
Dia juga mengatakan penguatan kewenangan Pemerintah Aceh, antara lain perdagangan luar negeri secara langsung; penguatan keberadaan lembaga mukim dan gampong; pengelolaan pelabuhan laut dan banda udara yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan persetujuan-persetujuan internasional dilakukan dengan berkonsultasi dan persetujuan Pemerintah Aceh.
Selanjutnya, tambah dia, terkait penguatan pendapatan Aceh, antara lain pengelolaan sumber daya laut dari 12 mil menjadi 200 mil; skema baru dalam transfer dana otonomi khusus; pengelolaan dan kepemilikan aset di Aceh dan realisasi pembagian hasil Sumber Daya Alam (Minyak, Gas dan Mineral dan Batu Bara).
“Mengenai aspek regulasi, hal yang menjadi pembahasan adalah regulasi yang mengatur tentang kewenangan yang bersifat nasional di Aceh perlu direvisi kembali,”pungkasnya.
Acara sosialisasi ini diakhiri pada pukul 12.30 Wib dan Tim Sosialisasi Zona I dari DPRA mengucapkan terima kasih kepada DPRK Aceh Tamiang yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.
Selain itu, kepada peserta yang hadir untuk sama-sama berdiskusi terhadap perubahan UUPA yang nantinya akan sesuai dengan butir-butir perjanjian MoU Helsinki.[Afrizal]