sWara45 | Tangerang — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Tangerang menggelar diskusi publik bertajuk “Membedah Postur APBD Kabupaten Tangerang: Instrumen Keadilan Sosial atau Alat Transaksi Politik” pada akhir pekan kemarin.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber nasional yang kompeten di bidang anggaran dan antikorupsi, yakni mantan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, M.Si, serta mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Tangerang, Endang Kurnia, menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari peran dan tanggung jawab mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan fiskal daerah, Senin 05/01/2026.
Menurutnya, pemahaman publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi turut berperan aktif dalam proses pengawasannya.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar dialokasikan untuk kepentingan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa, bukan justru terserap pada belanja birokrasi yang tidak efisien,” ujar Endang
dalam sambutan pembukaannya.
Dalam pemaparannya, Yenny Sucipto menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan anggaran. Ia menilai transparansi anggaran tidak cukup hanya dengan menyajikan data di laman resmi pemerintah, melainkan harus disertai ruang partisipasi publik yang nyata untuk mengoreksi kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, Ade Irawan menggarisbawahi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan APBD, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa serta penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Ia mendorong kader GMNI dan elemen masyarakat sipil untuk aktif melakukan pengawasan melalui mekanisme audit sosial terhadap proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang.
Sejumlah poin strategis mengemuka dalam diskusi tersebut, antara lain:
• Transparansi Anggaran, dengan mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang agar lebih terbuka dalam menyajikan data anggaran hingga ke tingkat satuan kerja.
• Prioritas Pembangunan, meninjau kembali kesesuaian alokasi anggaran dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tangerang.
• Pengawasan Partisipatif, mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil terlibat aktif dalam mengawal proses Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
Diskusi ditutup dengan komitmen DPC GMNI Kabupaten Tangerang untuk membentuk tim kajian khusus yang akan menyusun rekomendasi kebijakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tangerang dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun mendatang.(DEDI)
Penulis: Saepul Bahri (Humas GMNI)