sWara45 | Kabupaten Tangerang – Ormas Badak Banten Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 27 Februari 2025, di depan Kantor Bupati Tangerang. Ratusan anggota Badak Banten turun ke jalan untuk menuntut sikap tegas Bupati Tangerang terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), yang mereka anggap meresahkan masyarakat, khususnya warga pesisir utara Tangerang.
Ormas Badak Banten menuding adanya tekanan terhadap warga agar menjual tanah mereka kepada perusahaan pengembang Agung Sedayu. Selain itu, mereka juga mendesak agar oknum di Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang yang diduga terlibat dalam penerbitan izin proyek di kawasan pagar laut segera ditindak secara hukum.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Badak Banten diterima oleh Asisten Daerah Bidang Ekonomi Kabupaten Tangerang, Saepulloh. Pertemuan itu turut didampingi oleh pihak kepolisian dari Polresta Kabupaten Tangerang dan Kapolsek Tigaraksa. Saat itu, Saepulloh berjanji akan menyampaikan tuntutan massa kepada Bupati Tangerang dan mengagendakan pertemuan setelah bupati kembali dari Magelang, di mana ia sedang mengikuti kegiatan bersama Presiden Prabowo.
Namun, hingga Senin, 17 Maret 2025, Ormas Badak Banten belum mendapat kejelasan terkait janji tersebut. Mereka kembali menghubungi Saepulloh untuk menanyakan komitmen Bupati Tangerang, tetapi belum mendapat tanggapan memuaskan.
Ormas Badak Banten kemudian mengirimkan surat permohonan audiensi kepada bupati untuk menagih sikap dan tanggapan resmi terkait PIK 2. Namun, pihak bupati melalui sekretaris pribadinya menyatakan bahwa bupati memiliki agenda program 100 hari kerja pada Jumat mendatang.
Sebagai gantinya, audiensi diarahkan ke Sekretaris Daerah (Sekda). Namun, ketika perwakilan Badak Banten mengonfirmasi kepada staf Sekda, Juen, melalui WhatsApp, ia justru menyatakan bahwa Sekda juga sedang menghadiri acara di Jakarta dan telah mendisposisikan surat tersebut ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB).
“Siap Bang, mohon maaf sedang ada acara di Jakarta. Terkait surat ini, Bapak sudah disposisi ke DTRB, karena besok juga masih ada agenda di Jakarta, dan saya sudah menelepon DTRB tadi,” demikian balasan Juen yang disampaikan kepada Badak Banten.
Menanggapi respons yang dinilai tidak serius dari Pemkab Tangerang, Ketua DPD Badak Banten Kabupaten Tangerang, Rahmatullah, mengaku kecewa.
“Kami kecewa, permohonan audiensi ini seperti tidak dianggap serius oleh bupati. Kami dilempar ke sana kemari seperti bola,” ujarnya kepada media pada Kamis, 20 Maret 2025.
Rahmatullah menegaskan bahwa Bupati Tangerang, Maeysal Rasyid, terkesan menyepelekan persoalan PIK 2 yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir utara Tangerang.
“Banyak masalah yang harus diselesaikan terkait proyek ini, tetapi bupati seolah tidak peduli,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa setelah surat audiensi didisposisikan ke DTRB, hingga kini belum ada perwakilan dari dinas tersebut yang menghubungi mereka.
“Ini namanya mempermainkan kami. Kalau memang seperti ini, baiklah, kita lihat saja,” ujar Rahmatullah dengan nada kecewa.
Sebagai bentuk ketegasan, Badak Banten berencana menggelar aksi lanjutan dalam skala yang lebih besar.
“Kami akan tetap berjuang bersama warga pesisir utara Tangerang yang terdampak PIK 2. Dalam waktu dekat, kami akan mengerahkan seluruh kekuatan massa Badak Banten di Provinsi Banten untuk turun ke jalan dan menggelar aksi besar di depan Kantor Bupati Tangerang,” pungkasnya.
(Dedi)