sWara45 | Kabupaten Tangerang – Aktivis sosial Alex mengecam dugaan pungutan wajib yang diberlakukan oleh Ketua RT 09 di Perumahan Griya Sutera, Balaraja. Pungutan tersebut disebut-sebut bersifat wajib bagi warga dalam sebuah acara umum, memicu polemik di lingkungan setempat, Senin 10/03/2025.
Menurut Alex, kebijakan semacam ini bertentangan dengan norma keadilan dan prinsip transparansi dalam kehidupan bermasyarakat. “Kegiatan yang bersifat umum seharusnya dikelola secara terbuka dan melibatkan musyawarah warga, bukan dengan pemaksaan iuran yang memberatkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sikap Ketua RT 09, AK, yang dinilai tidak mempertimbangkan aspirasi warga sebelum memberlakukan pungutan tersebut. Alex bahkan mempertanyakan kinerja AK selama menjabat, mengingat RT seharusnya menjadi penghubung antara warga dan pemerintah, bukan justru membebani mereka dengan kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“RT adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah. Keputusan terkait iuran atau anggaran harus melalui musyawarah yang transparan, bukan ditetapkan secara sepihak,” tegas Alex.
Kasus ini telah menimbulkan keresahan di kalangan warga Griya Sutera. Mereka mendesak adanya klarifikasi dari pihak terkait serta tindakan tegas guna mencegah praktik serupa di masa mendatang.
(DEDI)