Swara45.com-Pengamat Sosial dan Hukum Agus Ruhban,SH menilai Surat Keterangan Bebas Temuan yang di keluarkan oleh Inspektorat Wilayah Lebak,untuk Calon Kepala Desa petahana dinilai sangat tidak rasional dan tidak ada korelasi.
Lantaran menurutnya,inspektorat memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawasan dan tidak harus dihubungkan dengan pencalonan kepala desa, dan bahkan regulasi yang dibuat oleh bupati kata Agus sepertinya tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan faktor yuridis, Ekonomis dan faktor sosial.dan ini hanya mempertimbangkan faktor politik saja sehingga regulasi itu akan sulit di terapkan.
“Artinya jangan dijadikan halangan untuk menjegal petahana/ incumbent ketika ada temuan berupa pengembalian uang,maka jika incumbent tidak terpilih lagi tetap harus melunasi dan kalau ada unsur kerugiannya masuk ke ranah hukum”kata Fraktisi Hukum kepada wartawan
Dikatakannya,Jika rekomendasi itu dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk calon petahana, khawatir akan dijadikan sebagai alat jual beli atau tawar menawar terhadap incumbent.
“Saya kira persyaratan itu tidak perlu ada,karena dikhawatirkan jadi alat jual beli rekomendasi” tandasnya.
Terpisah, Sekretaris Inspektorat Lebak Mila membenarkan bahwa bagi Incumbent kepala desa yang ikut mencalonkan kembali harus mendapatkan rekomendasi atau bebas temuan yang dibuat dari inspektorat.
“hal ini untuk menekan pengeluaran uang desa yang tidak sesuai dengan ketentuan,dan jika petahana tidak mendapatkan rekomendasi bebas temuan dari inspektorat maka tidak akan bisa lolos dalam persyaratan tersebut”kata Mila Kepada Swara45.com di Kantornya,Senin (5/7/2021).
Ia menyebut , jumlah Kades di Kabupaten Lebak yang akan habis masa jabatannya sebanyak 266 Kepala desa dan yang baru mendapatkan Rekomendasi bebas temuan dari inspektorat baru 100 Kepala desa saja sisanya masih 166 Kades dilebak .
“yang sudah mendapatkan rekomendasi baru 100 Kepala Desa “tutupnya.(7MR/Red)