SWARA45.COM-Sekretaris Jendral Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak Dede Kodir mengkritisi kinerja wakil rakyat DPRD Lebak , khususnya kepada Pansus perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang di paripurnakan pada 2021 lalu.
Pasalnya menurut Dede , penetapan RTRW yang di paripurnakan itu belum memiliki dasar hukum dan payung hukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang ATR Republik Indonesia.
“Proses revisi Perda no 2 tahun 2014 tersebut hingga saat ini belum setujui dan belum di sahkan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh kementerian agraria Tata Ruang/ ATR Republik Indonesia dan belum
memiliki kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan”kata Dede kepada wartawan .senin (27/6/2022).
Lanjutnya,Jika persetujuan dan pengesahan itu terbit maka kata dia DPRD mengesahkan Perda untuk di undangkan melalui rapat paripurna DPRD Lebak. Selanjutnya eksekutif mensosialisasikan Perda tersebut dan eksekutif membuat peraturan Bupati yang di singkat Perbup RTRW yang sah dan mengikat
“Mari kita sama sama berfikir obyektif berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam hal apapun, apa lagi tentang perubahan dan penetapan RTRW harus memiliki dasar hukum dan payung hukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang ATR Republik Indonesia.dan Ketua Pansus RTRW DPRD Lebak jangan hanya pandai komentar di media saja harus banyakin ngopi dulu biar pemikiran nya Ruhayyy “ujar mantan ketua kumala.
Masih kata Dede ,sebaiknya dalam hal ini DPRD Lebak Harus menggunakan Kewenangan nya menghentikan secara permanen bagi puluhan bangunan yang telah berdiri dan beroperasi yang di duga tanpa memiliki perizinan jangan hanya berceloteh dengan RTRW yang belum jelas ini.
“Masih banyak bangunan yang berdiri dan beroperasi diduga tak miliki izin di lebak hingga saat ini tidak ada tindakan”tandasnya.(JMR /Red)