sWara45 | Bekasi – Pengamat politik sekaligus Presidium Marhaen Indonesia 98, Sahat P Ricky Tambunan mengungkapkan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kerap melakukan pernyataan-pernyataannya yang blunder.
“Hal itu terkesan memaksakan kehendak PDIP seperti berhadap-hadapan dengan Presiden Jokowi. Berbeda dengan Sekjen lainnya, dari Alm. Alexander Litaiy, Alm. Sucipto, Pramono Anung dan Alm. Tjahyo Kumolo,” ujar Sahat.
“Hasto lebih banyak ngecap di luar, bernarasi kecurigaan, nangis-nangis gak jelas dan gak karuan daripada membenahi konsilidasi partai kedalam internal, seperti selama ini lazim dilakukan Sekjen partai di merah,” tegas Sahat P. Ricky Tambunan yang mantan Kader PDIP ini kepada awak media, Kamis (30/11/2023).
Ricky Tambunan yang mantan wakil ketua DPC PDI-P Kota Bekasi 2005-2010 dan 2019 lalu ini menambahkan bahwa ditengah kepengurusan Hasto terkenal aksi ramai pemecatan-pemecatan di PDI Perjuangan.
“Hasto juga dituduh terlibat didalam kasus Harun Masiku. Saat itu, kantor Hasto di DPP PDIP di KPK line, dan ini sangat mencoreng partai. Jangan juga mengklaim dirinya adalah satu-satunya orang yang berhasil mengkonsilidasi partai atas kemenangan partai di tahun 2014 dan 2019,” katanya.
“Itu sesungguhnya adalah efek keberhasilan Jokowi bukan hasil kaderisasi yang dilakukan Hasto di partai. Hasto jangan terlalu banyak cawe-cawe dan mengklaim. Hasto sebagai Sekjen, tidak ada membuat perubahan didalam tubuh internal organisasi PDIP,” tambahnya.
“Jika almarhum Taufik Kiemas masih ada, saya yakin benar Hasto Kristiyanto tidak sebebas saat ini, hari ini, tidak ada pihak yang bisa kontrol Hasto Kristiyanto di DPP. Hasto berhasil memainkan pola ditengah dualisme kepemimpinan di PDIP, diantara Puan dan Prananda?,” cetusnya.
“Pertarungan Jokowi dengan Megawati belakangan ini juga tidak lepas dari andil Hasto dan kelompoknya. Saya melihat ada pihak-pihak yang ikut mencampuri partai masuk dari dalam yang bukan Kader PDIP. Gimana ada yang bukan pengurus PDIP bisa mengatur pejabat merah di Pemerintahan dan sangat dominan. Ada apa ini kok ini bisa terjadi?,” papar Ricky Tambunan yang mengaku ikut berjuang di PDI sejak tahun 1993.
Kasus Hasto dengan Harun Masiku, sambung Sehat, juga telah menyandera PDIP dengan hukum republik kita.
“seharusnya Ibu Megawati menyerahkan Harun Masiku ke KPK dengan sadar-sesadarnya, bukan ada kesan PDIP sedang menutup-nutupi kasus tersebut,” tukasnya.
“Hasto dalam narasi-narasi, bersama kelompoknya satu suara seakan bernarasi memperburuk kondisi partai dan berhadap-hadapan dengan Jokowi. Apa maksudnya ini? Mengantar Ganjar jadi Calon Presiden dan membuat Puan tidak jadi Capres PDIP juga saya pikir andil kelompok ini. Ganjar didukung kelompok ini di PDIP. Maka saya minta supaya Hasto diberhentikan dari PDIP,” pungkasnya. ( Hisar )