sWara45 | Tangerang – Pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah kabupaten Tangerang adalah salah satu fokus pemerintahan bupati Achmed Zaki iskandar, setiap tahun tidak sedikit anggaran dari APBD kabupaten Tangerang di gelontorkan, untuk pembangunan fisik.
Namun keseriusan pemerintah kabupaten Tangerang untuk membangun infrastruktur diduga di manfaatkan oleh pihak ketiga/rekanan untuk meraup keuntungan besar dengan mengabaikan petunjuk teknis kerja, bahkan terkesan mengabaikan RAB
(rencana anggaran biaya)
Seperti Hal nya pada proyek rehabilitasi jalan Pejamuran kecamatan Kronjo, kegiatan yang menelan anggaran milyaran rupiah (Rp 2.348.137.900) yang di serap dari APBD kabupaten Tangerang TA 2022.
Menurut Anas, ketua harian DPC kabupaten Tangerang Badak Banten Perjuangan BBP (Badan Aktifis dan Advokasi Keluarga Banten), “proyek yang di kerjakan pihak ketiga /rekanan patut di duga di kerjakan tidak sesuai spek,
Pasal nya saat tim memantau langsung di lokasi kegiatan Minggu (11/12/2022) di duga tidak ada penambahan material batu untuk pemadatan, dan yang menurut kami aneh adalah jalan yang telah di Benol beton lalu di atas nya di tambah material batu split lalu cor/beton,
Kami memang tidak memahami secara teknis tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa secara utuh, karena itu memang bukanlah bidang kami, namun setidak nya Kami juga bisa melihat yang menurut kami tidaklah tepat teknis kerja seperti itu, ujar Anas.
Sangat kami sesalkan adalah peran dan fungsi pengawas dan PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dalam proyek tersebut, yang terkesan melakukan pembiaran, sedangkan jelas tugas PPTK adalah (mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan), lalu apa yang di laporkan Kepada PA/KPA selama ini, tutur anas.
“Kami sebagai masyarakat kabupaten tangerang berharap kepada kepala Dinas pekerjaan umum PU Binamarga, jangan tutup mata atas temuan kami di lapangan dan sekedar mengingatkan pengguna anggaran (PA), bahwa anggaran yang di gunakan dengan nilai milyaran rupiah, pada proyek tersebut adalah dari pajak rakyat. dan sekecil apapun penggunaan uang rakyat harus di pertanggung jawabkan, tegas anas
Kami atas nama organisasi kemasyarakatan badak Banten Perjuangan (BBP) berani bersama sama dengan dinas PU binamarga untuk datang ke lokasi dan bisa kita lihat bersama hasil dari teknis kerja yang tidak tepat, banyak terjadi retak di beberapa bagian dan patah pada jalan yang secara hitungan, baru beberapa hari selesai di kerjakan, ungkap Anas.
Kami juga mempertanyakan kinerja dari Konsultan Supervisi dimana Dinas Binarga Kab Tangerang telah menganggarkan puluhan juta di dalam pekerjaan ini, namun pembangunan terkesan dibiarkan.
Bila hal ini di abaikan oleh pengguna anggaran Dinas pekerjaan umum PU Binamarga kabupaten tangerang, mengingat kegiatan tersebut blm di bayarkan, maka kami akan menunggu waktu yang tepat, untuk membuat LAPDU (laporan pengaduan) kepada APH, tegas nya. (Red)