Banten – Pengungkapan dari PPATK mengenai keterlibatan ratusan ribu anak dalam praktik judi online telah menggemparkan publik. Eli Sahroni, Ketua Umum DPP Badak Banten Perjuangan, menyebutnya sebagai dugaan kelalaian negara yang memprihatinkan.
Fenomena judi ini telah berlangsung bertahun-tahun diduga tanpa tindakan nyata dari pemerintah. Baru-baru ini, setelah desakan dan korban bertambah, pemerintah mulai menyadari dampak buruk dari judi online.
Dugaan tentang sosok pengendali judi berinisial “T” yang telah disampaikan kepada Presiden dan Kapolri akhirnya mendapat respons setelah pengungkapan tersebut.
Kritik pun dialamatkan pada Presiden Jokowi yang mengaku tidak mengetahui siapa sebenarnya “T”. Sebagai kepala pemerintah, diharapkan Jokowi mampu memerintahkan langkah serius kepada penegak hukum untuk menanggulangi masalah ini dengan tegas.
Eli Sahroni, aktivis pergerakan dan sosial di Banten, menyoroti sikap pemimpin nasional yang dinilai menutupi identitas inisial “T”. Negara sedang dalam kondisi kritis, dan kepala negara harus tanggap dalam menyikapi situasi yang ada, ujarnya.
Masyarakat semakin meragukan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kriminal yang mengancam generasi muda, tutur Eli Sahroni.
Kritik terhadap pemerintah mengenai penanganan judi online semakin memanas. Perlunya transparansi, keberanian, dan aksi nyata dari pemerintah untuk memberantas praktik ilegal ini. Kepala negara harus lebih proaktif dalam menuntaskan masalah sosial yang merugikan banyak pihak, termasuk penyelundupan narkoba dan pelanggaran hak asasi manusia, tambahnya.
Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat, mengambil langkah strategis, dan memberikan solusi konkret guna meredam maraknya perjudian online di tanah air.
Keterbukaan dan jaminan keadilan harus menjadi landasan utama dalam upaya memberantas kejahatan dan melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman yang merusak moral dan kesejahteraan, tutup Ketua Umum Barisan Aktivis Dan Advokasi Keluarga Banten (Badak Banten Perjuangan)(Red)