sWara45 | Dalam memaksimalkan potensi Sumber Daya Kelautan Indonesia untuk sebesar – besarnya bagi kesejahteraan rakyat, Praktisi maritim mengusulkan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih menempatkan Calon Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan dari kalangan Profesional, Hal tersebut di sampaikan Khoirul Umam Ketua DPD Praktisi Maritim Indonesia (PRAMARIN) Banten melalui siaran elektronik ke media. Sabtu, 18/5.
Umam menilai sejauh ini tata kelola Perhubungan dan Logistik Laut masih banyak yang harus di benahi, interkoneksi antar pelabuhan, sarana dan fasilitas pelabuhan, termasuk intermoda transportasi masih menjadi kendala dalam kelancaran arus barang keluar dan masuk lewat pelabuhan di Indonesia.
Dwelling time di pelabuhan masih menjadi kendala besar yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga mengakibatkan cost tinggi bagi kelancaran arus keluar masuk barang dari dan ke pelabuhan.
Akibat terhambatnya kelancaran Arus barang di pelabuhan, harga menjadi tinggi dan tidak kompetitif. Papar Umam.
Beberapa nama dan tokoh yang sudah dikenal mumpuni dan memahami logistik dan Transportasi Laut mempunyai kompetensi dan keahlian yang cukup baik untuk bisa di usulkan sebagai Menteri perhubungan atau Menteri Kelautan dan Perikanan.
Nama-nama tersebut diantaranya Dr. Capt. Datep Purwa Saputra Ketua Umum DPP PRAMARIN, Carmelia Hartoto Ketua Umum DPP INSA dan Akbar Djohan Ketua Umum DPP ALFI.
Masyarakat Maritim Indonesia berharap kalangan profesional dan praktisi Maritim di berikan ruang dan kesempatan untuk bisa menata dan memimpin di kementrian perhubungan atau kementerian kelautan dan perikanan. Lanjut Umam
Hal tersebut menurut Umam, permasalahan Kelautan atau Kemaritiman di Indonesia ini penataan dan pengelolaannya sebaiknya dari kalangan praktisi yang memahami seluk-beluk dan masalahnya.
Kami masyarakat maritim Indonesia berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat mempertimbangkan agar kalangan profesional dan praktisi di berikan peluang dan kesempatan. Tutup Umam.(Nina)