sWara45 | Jakarta — Isu kurang sedap kembali menerpa Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai kunjungannya ke wilayah terdampak banjir di Aceh beberapa waktu lalu. Isu tersebut mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan Zulkifli Hasan—akrab disapa Zulhas—tengah menikmati kuliner legendaris Sate Tubaka Matang di Bireuen, dengan cerutu di tangan kirinya.
Menanggapi hal itu, Peneliti Swarna Dwipa Institute, Lutfi Nasution, menilai polemik tersebut tidak ditempatkan secara proporsional. Menurutnya, kehadiran Zulhas ke Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Aceh, bertujuan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi serta mendorong percepatan pemulihan sektor pertanian.
“Pak Zulhas hadir untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terdampak bencana ekologi di Aceh terpenuhi, mulai dari ketersediaan pangan yang memenuhi standar gizi hingga pemulihan sekitar 530 hektare lahan sawah yang rusak. Ini menunjukkan negara hadir dan fokus pada pemulihan,” ujar Lutfi di Jakarta, Selasa (6/12/2025).
Lutfi menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi secara menyeluruh, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung di wilayah terdampak.
“Pak Zulhas juga meninjau SPPG Geulanggang Baro yang kini difungsikan sebagai dapur umum, dengan kapasitas menyiapkan sekitar 3.000 paket makanan bagi para pengungsi sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN),” jelas aktivis ’98 tersebut.
Terkait video yang menampilkan Zulhas makan sate sambil memegang cerutu, Lutfi menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar dan manusiawi. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan di warung rakyat, bukan di tempat mewah.
“Setelah menjalankan agenda lapangan, wajar jika beliau merasa lapar dan makan. Itu bukan di hotel atau restoran mewah. Soal cerutu, Pak Zulhas memang terbiasa merokok cerutu. Selama tidak dihisap, apinya juga akan mati,” terangnya.
Lutfi berharap masyarakat dan warganet dapat lebih objektif dalam menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam penanganan bencana di Aceh. Menurutnya, fokus seharusnya diarahkan pada substansi kebijakan dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan pada persoalan personal yang berpotensi menimbulkan persepsi keliru.
“Saya khawatir, apa pun yang dilakukan bisa dipelintir menjadi isu negatif. Bahkan jika makan bersama pengungsi pun bisa dianggap pencitraan. Padahal yang terpenting adalah tujuan pemerintah membantu rakyat yang tertimpa bencana,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Lutfi mengingatkan pentingnya peran publik untuk tetap kritis dan mengawal proses penanggulangan serta pemulihan bencana agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Masyarakat harus terus mengawasi agar anggaran dan program penanganan bencana benar-benar sampai kepada korban dan tidak disalahgunakan. Jangan sampai musibah ini justru dijadikan ladang korupsi,” pungkasnya.
(Dedi)