sWara45 | Tangerang – Pengerjaan proyek Sarana Pembuangan Air Limbah ( SPAL ) di kampung Cibelentung RT 001/RW 004 Desa Pete kec Tigaraksa Dari Dinas Perkim yang dikerjakan oleh CV Putra mandiri dari APBD TAHUN 2023 dengan Anggaran Rp123.700.000.00. sudah lama selesai namun alih alih menerima manfaat. pembangunan proyek ini justru menimbulkan dampak banjir bagi warga sekitar.
Hal ini terlihat pada hari Senin 06 Maret 2024 saat hujan turun lebih kurang 3 jam tampak terpantau awak media banjir mengenangi rumah warga sekitar. pemasangan SPAL yang lebih tinggi dari permukaan tanah dan tidak adanya pengalian menyebabkan air bukannya tersalurkan tapi meluber kerumah warga. Akibatnya lebih dari 6 Rumah tergenang banjir, Senin 06/05/24.
Menurut warga Hindun mengatakan, baru kali ini rumah saya kebanjiran sampai ke dapur, sebelumnya walaupun hujan dari siang sampai malam tidak pernah kebanjiran, lah ini semenjak di bangun Saluran Air ( SPAL ) hujan hitungan jam saja sudah banjir ini mah bukan mengatasi banjir malah sebaliknya rumah saya kebanjiran, ujarnya kesal.
Di tempat yang sama Proyek pembangunan ini pun mendapat kecamanan dari Kadus Desa Wawan Ia mengatakan, Proyek pembangunan dari Dinas PERKIM ini mohon di tinjau ulang. Seharusnya dengan adanya pembangunan saluran air ini warga bisa menikmati. Ini malah menjadi rumah warga kebanjiran, tadinya tidak kebanjiran sekarang malah kebanjiran, tambahnya.
Sementara itu saat di minta tanggapannya , reaksi keras diberikan Endang Sunandar Ketua Media Center Tigaraksa ( MCT ) terkait pembangunan SPAL di kampung Cibelentung RT 001/RW 004 Desa Pete yang di duga tidak memperhatikan Perencanaan dan azaz Manfaat.
Kritikan juga diarahkan pada kualitas pembangunan yang menelan biaya besar dari pajak masyarakat, namun diduga hanya mengutamakan keuntungan pihak pelaksana.
Bahkan, ia berencana untuk mengirim surat resmi kepada Dinas Perkimn dan Inspektorat sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyalah gunaan dalam proyek ini.
“Sangat disayangkan karena pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat pada masyarakat justru menimbulkan dampak yang buruk , perencana dan kualitas pembangunan menimbulkan keraguan akan Pengawasan dari Dinas Perkim, ucapnya.
” Pembangunan ini juga menelan biaya yang cukup besar dari pajak masyarakat, tapi hasilnya seperti asal jadi pihak proyek sepertinya di duga hanya mementingkan keuntungan yang besar, dalam waktu dekat MCT akan melayangkan surat resmi ke Dinas Perkim dan Inspektorat, tutup endang.
( Dedi )