sWara45 | Tangerang – Lanjutan Pemagaran TPU Kirana Kecamatan Solear dari Dinas PERKIM Kabupaten Tangerang diduga asal jadi, sabtu (24/09/2022).
Salahsatu pekerja ketika ditanyakan kenapa menggunakan besi yang kecil (6inchi), menjelaskan “kami hanya pekerja pak, jadi apa yang di minta itu yang kami kerjakan, iya besinya kecil 6inchi” singkatnya.
Herni Dedi Purwandi, Sekjen Forum JAGAPATI (Jaringan Pengawal Muda Peduli Indonesia) mengatakan, “Pekerjaan yang dikerjakan oleh pelaksana yang ditunjuk langsung oleh dinas terkait yang diduga bersumber dari Dinas PERKIM Kab Tangerang seharusnya sudah dipastikan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)”.
Namun sayangnya pembangunan ini diduga jauh dari kata transparansi, dengan tidak adanya papan informasi sebagaimana yang telah di amanatkan oleh undang-undang melalui UU Kebebasan Informasi Publik (KIP), ungkap Dedi.
Terlihat pembangunan pagar TPU ini menggunakan besi 6 inchi, apasalahnya jika menggunakan yang 10inchi, bukankah kekuatannya akan lebih terjamin, ujar Dedi.
Anthoni, Ketua DPC-RJN (Ruang Jurnalis Nusantara) Kabupaten Tangerang menambahkan, Peran pengawasan atau PPTK dipertanyakan, apa gunanya mereka jika pembangunan seperti ini dibiarkan, dimana pertanggungjawaban terhadap uang negara.
Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan informasi, karena dilokasi pembangunan pagar ini, dua kali ke lokasi kami tidak pernah bertemu PPTK maupun pelaksana, (23-24/09/2022), ucap Anthoni.
Aneh memang pembangunan yang dibiayai dari anggaran pajak ini diduga sengaja dibiarkan tanpa pengawasan, mutu dan kualitas bangunan diragukan, jika benar diawasi tidak mungkin pekerjaan yang sudah beberapa hari dikerjakan dibiarkan tanpa papan anggaran.
Kehadiran pengawas/PPTK sangatlah penting yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Kami meminta Inspektorat Kabupaten Tangerang untuk segera turun kelokasi untuk mengantisipasi kerugian uang negara, kami juga berencana datangi dinas terkait untuk menuntut transparansi terkait anggaran APBD, tutup Anthoni.
(Red)