Laporan Tidak Kunjung Di Respon Ergart Bustomi : KOMPI AKAN LAKUKAN AKSI TURUN KEJALAN - Swara45.Com

Home / Bekasi

Selasa, 15 Desember 2020 - 08:55 WIB

Laporan Tidak Kunjung Di Respon Ergart Bustomi : KOMPI AKAN LAKUKAN AKSI TURUN KEJALAN

Photo : Ergart Bustomy Ketua LSM KOMPI

Suara45 | Bekasi – Menindaklanjuti pemberitaan edisi sebelumnya, perihal laporan LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) terkait dugaan 2(dua) RSUD Kabupaten yang tidak memiliki IMB, Ergart Bustomy saat di temui suara45 mengatakan, jika dalam waktu 1(satu) bulan sejak surat laporan Kompi No 048.DPP-LSM/kompi/XI/2020 Laporan Dugaan pelanggaran Perda yang di terima Satpol PP tgl 24/11/2020 tidak di respon maka Kompi akan turun ke jalan melakukan aksi.

Masih menurut Ergart, dalam aksi turun ke jalan nanti, KOMPI akan mendesak Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja SH perintah kan SatPol PP agar menjalankan tugas nya sebagai penegak Perda untuk menindaklanjuti laporan Dugaan 2 RSUD Kab Bekasi yang di duga belum memiliki IMB.

KOMPi akan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bekasi untuk menjalankan tupoksinya sebagai pengawas dalam penegak Perda, ujar Ergart.

“Dewan jangan hanya bisa mengesahkan Perda tetapi, dewan juga harus turut andil dalam merealisasikan Perda tersebut, bukan saling lempar tanggung jawab apalagi saling tuding, umpat Ergart

Saat di minta tanggapannya Rohadi Kabid Penegak Perda (via wa) beberapa waktu lalu mengatakan, Kami menunggu instruksi tertinggi, untuk eksekutor, jawabnya.

Demikian hal nya dengan Samuel Ketua Komisi 4 saat di minta komentar (via WA) beberapa waktu lalu mengatakan, Komisi 4 akan memanggil RSUD yang di duga tidak ber IMB” jawabnya.

Berbeda saat suara45 meminta komentar nya (via WA) Dicky Ardi SH.MH salah satu praktisi Hukum beberapa waktu lalu mengatakan, Satpol PP jangan tebang pilih melakukan tugasnya sebagai penegak Perda, jangan giliran gedung swasta satpol PP cepat tanggap, giliran gedung milik pemkab bekasi tidak respon, dalam penegakan Perda tidak boleh ada pengecualian, semua harus sama baik itu gedung milik swasta atau pun milik pemda jika memang tidak ber IMB harus di berikan sanksi atau di tindak sesuai Perda yang berlaku, ungkapnya.(Hisar)

Share :

Baca Juga

Bekasi

Ketua DPD GRPPH-RI : PT WAP “Terancam Akan Disegel”

Bekasi

Terkait Susahnya Ka BPN Di Konfirmasi, BPN Kab Bekasi Harus Transparan

Bekasi

BUPATI BEKASI RESMIKAN MUSEUM GEDUNG GEDUNG JUANG 45 DIGITAL

Bekasi

PEDULI BANJIR AKTIIVIS MAHASISWA SERUDUK KANTOR BMSDA KOTA BEKASI

Bekasi

KOMPI Laporkan Dua Gedung RSUD, Dicky Ardi SH MH : Pemkab Bekasi Harus Tegas

Bekasi

Hasil Mukab, Heri Noviar Resmi Ketua KADIN Kabupaten Bekasi Periode 2021-2026

Bekasi

Persiapan KBM Tatap Muka, Rusdi Dewan Komisi IV DPRD Bekasi : Menjadi Prioritas Usulan

Bekasi

PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Berikan Bantuan kepada Warga terkena Dampak Banjir