Laporan KOMPI Dugaan 2 RSUD Dan Bangunan Negara Tanpa IMB, Ketua Komisi 3 DPRD Bekasi Panggil Dinas Terkait - Swara45.Com    

Home / Bekasi

Rabu, 9 Desember 2020 - 14:59 WIB

Laporan KOMPI Dugaan 2 RSUD Dan Bangunan Negara Tanpa IMB, Ketua Komisi 3 DPRD Bekasi Panggil Dinas Terkait

Photo : Helmi SE Ketua Komisi 3 DPRD Kab Bekasi

Photo : Helmi SE Ketua Komisi 3 DPRD Kab Bekasi

Suara45 | Bekasi – Menyikapi laporan LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) terkait 2 RSUD dan Bangunan Pemerintahan Kab Bekasi yang di Duga belum memiliki IMB, Helmi SE Ketua Komisi 3 DPRD Kab Bekasi dari Fraksi Gerindra saat di temui di ruang kerjanya (8/11) mengatakan, “Komisi 3 DPRD Kab Bekasi sudah memanggil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang di wakili Yanyan Sekretaris DPMPTSP untuk di mintai penjelasannya”.

Dari hasil keterangan DPMPTSP yang di sampaikan Yanyan, Kami ( DPMPTSP ) akan secepatnya berkolaborasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Badan Pengelolahan Keuangan & Aset Daerah untuk menerbitkan IMB bangunan Pemerintahan yang selama ini belum di terbitkan, ujar Helmi menyampaikan keterangan Yanyan tersebut kepada Suara45.

Di singgung apakah Komisi 3 hanya memanggil DPMPTSP, Helmi mengatakan Komisi 3 juga akan memanggil Dinas terkaitnya , seperti Dinas Cipta Karya & Tata Ruang beserta Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah untuk dimintai keterangannya, ucapnya.

Dan saya selaku anggota Banggar akan menyampaikan kepada rekan & ketua Banggar untuk mengrekomodasikan agar kedua Dinas tersebut pada APBD TA 2021 di ajukan anggaran untuk merealisasikan pengurusan IMB bagi Bangunan Pemerintahan baik itu Sekolah, Puskesmas, Kantor Kecamatan, Kelurahan, dan Bangunan yang menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terangnya.

Baca Juga..!!  Sholihin Center Berjum’at Berkah di Masjid Besar Al-Mahdy

Helmi juga menyarankan agar untuk kedepan setiap kegiatan pembangunan Gedung milik pemerintahan sebelum pelaksanaannya di mulai terlebih dahulu Dinas Cipta Karya & Tata Ruang melalui Bidang Bangunan Negara maupun Bidang Bangunan Umum untuk mengurus IMB nya, Hal itu agar kedepan nya tidak ada lagi Bangunan atau Gedung milik pemerintahan Kabupaten Bekasi yang tidak memiliki IMB, Tegas Helmi.

Terpisah, Ergart Bustomy Ketua LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia ( KOMPI ) saat di temui mengatakan Kalau kompi lebih kepada penegakkan aturan, artinya sudah berapa tahun bangunan milik pemerintah khususnya milik pemerintah kab. Bekasi yang tidak mengantongi IMB karena kalau kita melihat dan membaca aturan itu sudah cukup lama, ujarnya.

“Kalau kita baca Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, kita hitung dari tahun 2014 saja sudah sekitar 6 tahun bangunan tersebut terbengkalai tidak diurus IMB-nya, karena pengurusan IMB itu semuanya harus lengkap seperti surat tanah dan yang lain-lain yang ada kaitannya dengan persyaratan tersebut, kata Ergart.

Jadi sangat miris kalau melihat persoalan ini, pemerintah yang membuat aturan sementara sendiri yang melanggarkan ini lucu, seharunya ketika aturan sudah ada atau sudah diundangkan segera dijalankan karena itu produk hukum dan pembuatannya pun menggunakan anggaran serta tidak boleh diabaikan, coba sudah berapa kali berganti kepala Daerah dan sudah berapa kali Pengisian parlemen kan semua sudah ada tupoksi masing-masing, ungkap Ergart.

Baca Juga..!!  Dicky Ardi : Dewan Jangan Saling Tuding Perihal Laporan KOMPI Terkait Dua RSUD Bekasi Tidak Miliki IMB

Pemerintah tidak harus dikritisi dulu baru pada sadar baru pada sibuk mau mengurus padahal semua sudah jelas aturannya.

Kalau terkait persoalan hari ini, kami dari kompi lebih menitik beratkan kepada saksi bukan lagi persoalan tehnis kalau bangunan tanpa Izin mendirikan bangunan sementara bangunan tersebut sudah berdiri dan sudah lama, paparnya.

Ergart juga menyampaikan, Kompi meminta sesuai ketentuan yang di atur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), aturan itu saja dijalankan kalaupun nanti siapa yang kena sanksi, baik itu kurungan atau denda silahkan yang punya kewenangan menentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka nya sekali lagi kami menekankan agar SatPol PP sesuai tupoksinya yaitu penegakan peraturan Daerah (perda) jangan ragu lagi itu menjalankan aturan tersebut, tutup Ergart.(Hisar)

Share :

Baca Juga

Fhoto: Kasubid Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi,Bambang

Bekasi

Perihal 250 Bidang Aset Pemkab Bekasi yang Di Sertifikatkan, BPN Pastikan 250 Bidang Aset Rampung Akhir Tahun

Bekasi

Dalih Penuhi Kebutuhan Hidup, Edarkan Sabu IRT Di Tangkap Polsek Cikarang

Bekasi

Pencanangan Vaksinasi Perdana Pemkab Bekasi Sebanyak 12000 Lusin

Bekasi

Terkait Biaya Sertifikasi 250 Bidang Aset, BPN KAB Bekasi Di Duga Tidak Transparan

Bekasi

Terkait Keterbukaan Publik (Banner) Desa, KABID PEMDES KAB BEKASI : DESA WAJIB CANTUMKAN PAD NYA
Photo : Ergart Bustomy Ketua LSM KOMPI

Bekasi

Laporan Tidak Kunjung Di Respon Ergart Bustomi : KOMPI AKAN LAKUKAN AKSI TURUN KEJALAN

Bekasi

Sudah Inkrah MA Lahan Milik Swasta, PEMKAB BEKASI KLAIM ASET MILIK NYA

Bekasi

Hasil Mukab, Heri Noviar Resmi Ketua KADIN Kabupaten Bekasi Periode 2021-2026