sWara45 | Tangerang — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi upaya peningkatan asupan gizi dan kesejahteraan peserta didik, justru menuai sorotan dari masyarakat. Pelaksanaan program tersebut dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketua DPAC Jayanti Badak Banten Perjuangan (BBP), Iwan Ekel, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Tugas Kabupaten Tangerang agar segera melakukan evaluasi terhadap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau unit dapur yang bertanggung jawab memproduksi dan mendistribusikan makanan MBG.
Iwan menegaskan, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kualitas menu, tetapi juga kesesuaian antara nilai anggaran dan makanan yang diterima siswa. Ia menyebutkan, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp15.000 per porsi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian.
“Menu yang diterima siswa SDN Gembong 1, Kecamatan Balaraja, hanya berupa empat butir telur puyuh, satu buah roti, satu bungkus kecil kacang, dan satu buah pisang. Jika dihitung secara wajar, nilainya diperkirakan hanya sekitar Rp8.000 per porsi,” ujar Iwan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi manfaat program MBG dan merugikan peserta didik sebagai penerima utama. Padahal, program ini merupakan program nasional dengan tujuan mulia yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan dibiayai dari uang pajak rakyat.
“Jika di tingkat pelaksana terjadi pengurangan kualitas atau dugaan pemotongan anggaran, maka hal ini harus segera ditindak tegas. Jangan sampai program unggulan nasional kehilangan kepercayaan publik,” tegasnya.
BBP meminta BGN serta instansi terkait untuk melakukan audit dan evaluasi terbuka terhadap seluruh SPPG penyedia MBG di Kabupaten Tangerang. Langkah tersebut dinilai penting demi memastikan transparansi, akuntabilitas, serta terpenuhinya standar gizi yang layak bagi para siswa.(DEDI)