SWARA45.COM, KUALASIMPANG – Jalan Tanah yang Dirapikan Sehari; Pagi itu, 1 Januari 2026, kawasan hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang tampak lebih rapi dari biasanya. Jalan tanah yang sebelumnya berlumpur diratakan alat berat. Debu disiram air.

Deretan bangunan modular berwarna seragam berdiri memanjang, seolah siap menyambut kehidupan baru.
Hari itu bukan hari biasa.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, datang langsung meninjau lokasi hunian sementara (huntara) bagi korban banjir besar yang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025.

Kunjungan ini menjadi simbol kehadiran negara di tengah puing-puing kehidupan warga yang luluh lantak oleh bencana ekologis dan geometeorologi.

Di hadapan pejabat pusat dan daerah, Presiden berbicara tentang percepatan pemulihan, koordinasi lintas kementerian, dan pentingnya memastikan penanganan pascabencana tidak berhenti pada simbol. Negara, kata Presiden, harus hadir sampai ke kebutuhan paling dasar warga.

Bagi warga yang berbulan-bulan hidup di tenda pengungsian, kata-kata itu terdengar seperti pintu harapan yang dibuka kembali.

Namun, beberapa pekan setelah rombongan protokoler meninggalkan Aceh Tamiang, harapan itu kembali diuji oleh kenyataan sehari-hari yang jauh dari panggung kunjungan resmi.

ANGKA YANG RAPI, HIDUP YANG BELUM UTUH

SECARA administratif, pemerintah pusat menyampaikan bahwa 600 unit hunian sementara telah disiapkan di Aceh Tamiang. Dalam laporan progres, bahkan muncul klaim bahwa pembangunan huntara telah selesai 100 persen.

Pernyataan ini menjadi rujukan dalam laporan kepada Presiden.
Namun, temuan lapangan jurnalis—yang juga merupakan penyintas bencana—menunjukkan realitas yang lebih rumit.

Dari target 600 unit, sekitar 400 unit memang telah berdiri secara fisik. Tapi berdiri tidak selalu berarti bisa dihuni.

Di sejumlah unit, air bersih belum mengalir. Warga masih bergantung pada suplai air sementara yang datang tidak menentu. Fasilitas sanitasi, termasuk WC, belum tersedia di setiap unit. Pada malam hari, penerangan minim, membuat kawasan huntara terasa sunyi dan rawan.

Anak-anak harus berjalan cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ibu-ibu menenteng jeriken air. Aktivitas sederhana seperti memasak dan mandi berubah menjadi pekerjaan yang menguras tenaga dan emosi.

“Bangunannya ada, tapi hidup kami belum sepenuhnya pindah ke sini,” kata seorang ibu penyintas banjir sambil mengatur jeriken di depan unit huntara yang baru ia tempati.

MAKNA “SELESAI” YANG TERLALU SEMPIT

Disini lah persoalan mendasar muncul; apa arti ‘selesai’? Dalam praktik kebijakan kebencanaan, “selesai” sering diartikan sebagai;
target fisik tercapai,
bangunan berdiri,
anggaran terserap,
laporan rampung.

Sementara bagi warga, “selesai” berarti; air bersih mengalir ke dapur,
WC berfungsi, anak-anak bisa mandi tanpa antre, malam hari terang dan aman.

Bangunan selesai bukan berarti hunian layak. Dalam bahasa kebijakan, huntara di Aceh Tamiang mungkin telah “selesai”. Dalam bahasa kehidupan, pemulihan masih tertatih.

KUNJUNGAN PRESIDEN DAN BATAS YANG TAK TERLIHAT

Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo melihat langsung deretan huntara yang telah berdiri. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja cepat dan meminta seluruh kementerian dan lembaga bekerja terkoordinasi.

Namun kunjungan singkat [dengan rute yang telah disiapkan] tidak selalu mampu menangkap detail keseharian warga.

Air yang belum mengalir ke dapur, WC yang belum terpasang, antrean mandi pagi, dan kecemasan ibu-ibu tentang kesehatan anak mereka tidak selalu tampak dalam satu lintasan kunjungan protokoler.

Presiden melihat hasil. Warga menjalani proses. Di antara keduanya, sering ada ruang kosong yang bernama data yang kehilangan konteks sosial.

DISTORSI INFORMASI BERJENJANG

Pertanyaan sensitif pun muncul di ruang publik; apakah Presiden telah menerima laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan? Jawabannya tidak sesederhana tuduhan “pembohongan”.

Yang lebih sering terjadi adalah distorsi informasi berjenjang. Laporan dari lapangan disederhanakan, indikator dipersempit pada aspek fisik, dan konteks sosial perlahan menghilang sebelum sampai ke meja pengambil keputusan tertinggi.

Dalam situasi darurat, narasi percepatan kerap menjadi prioritas. Data yang belum sempurna kadang tersaring demi menjaga citra progres.

Masalah ini diperparah oleh minimnya verifikasi lintas sektor. Pembangunan huntara berada di bawah satu institusi, sementara air bersih, sanitasi, dan listrik berada di bawah kewenangan instansi lain. Ketika koordinasi tidak berjalan seiring, yang tercipta adalah hunian tanpa kehidupan.

SUARA DARI DALAM HUNTARA

“Kami bersyukur ada rumah sementara ini. Tapi tanpa air dan WC, kami seperti pindah dari tenda ke bangunan kosong. Kami tidak menuntut mewah, kami hanya ingin hidup layak,” ujar seorang warga penerima huntara.

Bagi warga, hunian bukan sekadar dinding dan atap. Hunian adalah ruang untuk memulihkan martabat setelah kehilangan rumah, harta, dan rasa aman akibat bencana.

Ketika fasilitas dasar belum tersedia, pemulihan terasa setengah jalan.

PERNYATAAN MENTERI DAN KENYATAAN TEKNIS

MENTERI Pekerjaan Umum, Dodi Hanggono, dalam peninjauan awal Januari 2026 menegaskan komitmen bahwa huntara dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera menempati tempat tinggal yang aman, layak, dan bermartabat, lengkap dengan fasilitas air bersih dan sanitasi.

BNPB melalui Deputi Penanganan Darurat Budi Irawan mengapresiasi percepatan pembangunan huntara dan berharap masyarakat segera pindah dari tenda pengungsian.

Pembangunan huntara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU bekerja sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan progres fisik yang memang berjalan cepat [dari pondasi hingga struktur modular].

Namun kecepatan konstruksi tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan fungsi hunian. Di lapangan, fasilitas pendukung yang dijanjikan belum sepenuhnya hadir.

LANGKAH PEMDA; MEMULAI DARI VERIFIKASI

DI TENGAH situasi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mulai mengambil langkah yang lebih teknis dan hati-hati. Pada 20 Januari 2026, Pemkab resmi memulai verifikasi lapangan bagi calon penerima bantuan perbaikan rumah tahap pertama.

Verifikasi dilakukan menggunakan instrumen resmi yang menilai fondasi, struktur kolom, rangka atap, dinding, dan lantai. Tingkat kerusakan diklasifikasikan menjadi rusak ringan, sedang, dan berat.

Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., menegaskan bahwa verifikasi bukan sekadar formalitas administratif.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan menghasilkan hunian yang aman dan layak,” ujarnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemulihan sejati membutuhkan ketelitian, bukan hanya kecepatan.

Apa yang Seharusnya Didengar
Dalam situasi seperti ini, warga tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang “tidak tahu berterima kasih”. Justru suara mereka adalah indikator keberhasilan kebijakan.

Pesan yang disampaikan warga Aceh Tamiang sederhana dan bermartabat; mereka berterima kasih atas huntara, tetapi berharap fasilitas dasar segera dilengkapi agar hunian benar-benar bisa ditempati dengan layak.

Itu bukan keluhan. Itu adalah evaluasi kebijakan publik dari mereka yang menanggung dampaknya langsung.

HUNIAN DAN KEJUJURAN NEGARA

HUNIAN sementara di Aceh Tamiang lahir dari niat baik negara untuk hadir setelah bencana besar. Namun niat baik membutuhkan lebih dari seremoni dan laporan rapi.

Bangunan bisa berdiri cepat.
Tetapi memulihkan kehidupan manusia membutuhkan air yang mengalir, sanitasi yang layak, cahaya di malam hari, dan keberanian negara untuk mendengar suara paling bawah.

Di Aceh Tamiang, huntara sudah berdiri. Namun bagi sebagian warganya, rasa tinggal masih tertunda.

Dan di sanalah, pekerjaan pemulihan yang sesungguhnya belum selesai.

ANTARA TARGET DAN FUNGSI

Huntara Aceh Tamiang; Berdiri Cepat, Layak Huni Tertunda
Data Utama (angka besar):

— Target Huntara: 600 unit
— Unit terbangun fisik: ±400 unit
— Unit siap huni (air + sanitasi); belum seluruhnya
— Pelaksana konstruksi: Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU – PT Wijaya Karya
— Klaim progres pusat: 100%

Catatan; “Selesai secara fisik ≠ layak secara fungsi”

APA YANG HILANG DARI LAPORAN?

Bangunan Ada, Kehidupan Tertunda
Checklist Ikon (centang & silang);

🟩 Struktur bangunan: ADA
🟥 Air bersih mengalir: BELUM MERATA
🟥 WC di tiap unit: BELUM TERSEDIA
🟥 Penerangan malam: MINIM
🟥 Sanitasi layak: BELUM OPTIMAL

DISTORSI DATA BERJENJANG

Bagaimana Informasi Menyempit ke Atas? Bagan panah bertingkat:

Warga: kebutuhan air, WC, keamanan
⬆
Petugas lapangan: progres bangunan
⬆
Pelaksana proyek: target fisik tercapai
⬆
Laporan pusat: 100 persen selesai
Catatan visual kecil: Konteks sosial sering hilang di setiap lapisan.

KRONOLOGIS

 Dari Banjir ke Huntara Akhir November 2025.

 Banjir besar & longsor melanda Aceh Tamiang Desember 2025.

 Warga bertahan di tenda pengungsian 1 Januari 2026.

 Presiden Prabowo meninjau Huntara Aceh Tamiang Awal Januari 2026

 Menteri PU & BNPB menyatakan progres cepat dan layak; Januari 2026 (lapangan). Air bersih & WC belum tersedia merata.

 20 Janusri 2026; Pemkab Aceh Tamiang mulai verifikasi bantuan rumah rusak. [Afrizal]