sWara45 | Tangerang – Pemeliharaan Paving Blok Kp. Lobang RT. 002/002 Ds Sukamurni Kecamatan Balaraja anggaran Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dari APBD Kabupaten Tangerang di duga asal jadi, (27/02/2023).
Anthoni Ketua Barisan Aktivis Dan Advokasi Keluarga Banten (BADAK BANTEN PERJUANGAN) Kabupaten Tangerang Mengatakan, Pemasangan pavingblock diduga asal jadi pasalnya terlihat pemasangan timpang atau tidak rata saat finishing pekerjaan tersebut.
Anggaran 65 juta ini pun dinilai besar jika ukurannya hanya sepanjang 74Meter dan lebar 2Meter, kualitas bahan bangunan dan ketahanan bangunan pun patut dipertanyakan.
Pekerjaan pemeliharaan inipun diduga tanpa pengawasan, jika benar diawasi tidak mungkin dibiarkan seperti ini, Adanya dugaan pemadatan tidak maksimal, benar atau tidaknya biar inspektorat yang akan mengecek langsung dengan rekomendasi dari photo-photo dan video yang ada, tutur Anthoni yang juga ketua Forum Jaringan Pengawal Muda Peduli Indonesia (JAGAPATI)..
Jika Pembangunan tanpa pengawasan itu dapat merugikan negara. Pembangunan harus dibuat dengan prinsip keadilan dan untuk kesejahterakan rakyat, jika tidak, proyek infrastruktur bukannya menuai keuntungan namun justru menyengsarakan masyarakat yang terdampak sebagai penerima manfaat.
Fungsi pengawasan kami pertanyakan, karena jika benar diawasi pembangunan seharusnya tidak akan dibiarkan seperti ini, sesuai dengan Undang-Undang KPK, pasal 7 ayat (1) UU huruf a dan b nomer 20 tahun 2001, pemborong berbuat curang, dan Pengawas melakukan pembiaran, maka dapat di kategorikan KORUPSI, tuturnya.
Kami dari Barisan Aktivis Dan Advokasi Keluarga Banten bersama JAGAPATI berencana berkirim surat ke inspektorat karena diduga dapat merugikan uang negara dan masyarakat sebagai penerima manfaat jika dibiarkan, karena bukan hanya satu pekerjaan yang diduga tanpa pengawasan oleh kecamatan balaraja, imbuh Anthoni.
Hingga berita diterbitkan wartawan belum mengkonfirmasi pekerjaan ini ke pelaksana, terlihat dilokasi(27/02) pembangunan ini sudah selesai dengan tidak adanya para pekerja dilokasi. (Ojay/Doel)