sWara45 | Tangerang – Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, bersama jajaran terkait. Kegiatan berlangsung di ruang sekretariat Pemerintah Kabupaten Tangerang, Selasa 22/12/2025.
Audiensi tersebut membahas penguatan sinergi antara organisasi petani dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, khususnya melalui pemanfaatan lahan tidur, pelatihan, serta pendampingan berkelanjutan bagi kelompok tani.
Sekda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang pada prinsipnya terbuka terhadap kerja sama dan dukungan bagi sektor pertanian.
Namun, ia menekankan bahwa seluruh bentuk bantuan harus disalurkan langsung kepada kelompok tani, bukan kepada pihak pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Tangerang pada dasarnya mendukung setiap upaya peningkatan kesejahteraan petani. Namun perlu kami tegaskan, seluruh bentuk bantuan harus disalurkan langsung kepada kelompok tani, bukan ke pemerintah daerah. Peran kami adalah meningkatkan kualitas komunikasi serta menjembatani agar kesejahteraan petani dapat tercapai,” ujar Soma.
Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Tangerang, Bambang, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap program dan kebutuhan pertanian di wilayah Kabupaten Tangerang. Ia menekankan pentingnya kesepahaman sejak awal agar setiap program berjalan sesuai peruntukan dan regulasi yang berlaku.
“Kami sudah melakukan pemetaan terhadap berbagai program pertanian. Untuk itu, perlu ada kesepakatan bersama sejak awal agar pelaksanaannya tepat sasaran, sesuai peruntukan, dan tidak melanggar aturan yang berlaku,” jelas Bambang.
Ketua JPPN DPW Banten, Husnul Chotimah, dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah inisiatif yang ditawarkan JPPN sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Di antaranya pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan bagi petani, khususnya petani jagung dan komoditas pangan lainnya.
“Kami dari JPPN ingin berkontribusi secara nyata melalui pelatihan, bimbingan, dan pendampingan kepada petani, termasuk pemanfaatan dan pengolahan lahan tidur. Tujuan kami adalah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung program nasional kemandirian pangan, khususnya beras dan jagung,” ungkap Husnul.
Ia berharap audiensi tersebut dapat menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih konkret melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara JPPN dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Dalam audiensi itu, aspirasi petani juga disampaikan langsung oleh perwakilan lapangan. Sonaji, petani asal Desa Pematang sekaligus pengurus JPPN, menyampaikan keluhannya terkait minimnya perhatian terhadap kelompok tani.
“Selama ini lahan garapan kami sering hanya dijadikan objek. Kami diminta hadir, difoto, lalu setelah itu tidak ada kelanjutan. Kami ingin kelompok tani benar-benar diperhatikan dan dilibatkan secara serius,” kata Sonaji.
Senada, Rudi Hariyanto, anggota JPPN, menegaskan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan, bukan hanya program sesaat.
“Kami berharap ada pendampingan yang nyata dan berkesinambungan, sehingga petani tidak ditinggalkan setelah program berjalan di awal saja,” ujarnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi titik temu antara pemerintah daerah dan organisasi petani dalam merumuskan pola kerja sama yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Tangerang.( DEDI)