sWara45 | Kabupaten Tangerang – Proses pengukuhan Ketua dan pengurus Komite Olahraga Kecamatan (KOK) Jayanti menuai sorotan tajam. Salah satu kritik paling tegas disampaikan oleh aktivis lokal sekaligus Ketua Ormas Badak Banten Perjuangan DPAC Jayanti, Iwan Ekel, yang juga menjabat sebagai Sekretaris LPM Desa Cikande.
Iwan menilai bahwa pemilihan ketua KOK Jayanti tidak dijalankan secara transparan dan demokratis. Ia menyayangkan mekanisme pemilihan yang dilakukan secara aklamasi atau penunjukan langsung, bukan melalui proses voting yang melibatkan perwakilan unsur olahraga dari masing-masing desa.
“Sebagai warga Desa Cikande, saya sangat menyayangkan proses pemilihan Ketua dan pengurus KOK Kecamatan Jayanti yang tidak melibatkan mekanisme demokrasi. Penunjukan langsung tanpa voting ini menutup ruang partisipasi masyarakat,” ungkap Iwan Ekel, Selasa 01/07/2025.
Ia juga menyoroti bahwa keberadaan Stadion Sepak Bola Jayanti yang berlokasi di Desa Cikande seharusnya menjadi pertimbangan strategis dalam menyusun kepengurusan KOK. Menurutnya, tokoh masyarakat serta figur-figur olahraga dari Desa Cikande sepatutnya dilibatkan.
“Kami berharap pengurus KOK yang baru bisa merangkul tokoh-tokoh lokal, terutama dari Desa Cikande yang menjadi wilayah keberadaan Stadion Jayanti. Ini bukan sekadar soal posisi, tapi soal keterwakilan dan aspirasi warga,” tegasnya.
Di tempat terpisah, tokoh masyarakat sekaligus aktivis Jayanti, H. Endang David, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses pengukuhan tersebut. Menurutnya, aklamasi tanpa sosialisasi mencederai semangat partisipatif dalam pembangunan olahraga.
“Kami tokoh dan aktivis di Kecamatan Jayanti menilai proses ini sangat tidak transparan. Masih banyak tokoh-tokoh potensial di wilayah ini yang diabaikan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kami siap melakukan aksi sebagai bentuk peringatan kepada Ketua KOK dan jajaran pengurus yang telah ditunjuk,” ujarnya tegas.
Kritik ini diharapkan menjadi catatan penting bagi pengurus KOK Jayanti yang baru dilantik, agar ke depan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, serta menjalankan roda organisasi secara lebih terbuka dan partisipatif.