sWara45 | Bekasi – Ketua Front Pembela Honor Indonesia (FPHI Korda Kab Bekasi Andi Peryana Spd dalam press release nya kepada media mengatakan, hari ini senin 19 April kami Guru Tenaga Kontrak (GTK) Non ASN kembali melakukan aksi unjuk rasa, hari ini kami lakukan unjuk rasa di 3 titik yaitu, Dinas Pendidikan, Gedung Bupati & DPRD Kab Bekasi. Ujar Andi
Di katakan Andi, dalam.aksi ini kami GTK Non ASN menduga Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja SH di duga telah melanggar perda APBD yang telah di sah nya, seharusnya penggunaan APBD harus merata tidak di beda – bedakan antara satu dengan yang lainnya.
Sampai saat ini apa yang menjadi hak kami GTK Non ASN yang aktif demo yaitu gaji sudah 4 bulan belum di berikan, sedangkan rekan – rekan GTK lain sudah di berikan, malah sebaliknya kami di tekan, di ancam, & diduga diintimidasi oleh pihak disdik, jelas hal ini tidak kami terima, terang Andi.
Di tambahkan Andi, Kami menduga Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dengan sengaja melalui dinas pendidikan menahan apa yang menjadi hak kami yaitu gaji dengan dalih atau alasan tidak lengkapnya berkas kami.
Masih menurut Andi, hal senada juga kami dapatkan di saat kami ingin menyampaikan keluhan kami ke DPRD Kab Bekasi sama sekali tidak di respon, Ketua atau Anggota Komisi 4 yang membidangi pendidikan tidak mau menemui kami, padahal 1 minggu sebelum nya kami sudah memberitahukan rencana kedatangan kami melalui surat permohonan yang kami kirim, ucapnya.
Masih lanjut Andi, kami menduga Ketua DPRD Kab Bekasi BN Holik Qodartullah & Anggota DPRD Komisi IV yang membidangi pendidikan sengaja menutup mata & telinganya terkait persoalan kami para GTK Non ASN, di duga DPRD takut kepada penguasa dalam hal ini Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, dimana seharusnya Dewan menjadi tombak perjuangan kami, bukan malah sebaliknya, gerutu Andi
Masih di tambahkan Andi, Kami sudah terlalu muak dengan janji – janji politik yang di sampaikan oleh wakil – wakil rakyat yang sekarang duduk di gedung mewah dengan fasilitas dan gaji besar, bukannya kerja nyata yang responsive serta Aspiratif terhadap keluhan kami yang nota bene nya juga masyarakat Kabupaten Bekasi.
Kami berharap apa yang kami perjuangkan selama ini segera di berikan & di buktikan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bekasi serta kesejahteran kami para GTK Non ASN, tutup Andi
Terpisah, BN Holik Qudratullah, Ketua DPRD Kab Bekasi dari Fraksi Gerindra saat di minta komentar nya via WA tidak menjawab. hal senada dengan Samuel Ketua Komisi IV DPRD Kab Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan saat di minta komentar nya via WA juga tidak menjawab.
Demikian dengan Asep Saefulloh Seketaris Dinas Pendidikam Kab Bekasi saat di minta komentar nya tidak menjawab, begitu juga dengan Asep Permana KaBid GTK pada Dinas Pendidikan Kab Bekasi pada saat di minta komentarnya via WA tidak menjawab. (Hisar)
