SWARA45.COM-Ketua Forwatu Banten Arwan meminta pendamping profesional kemendesa untuk tidak terlibat dalam politik praktis baik pilpres maupun pileg pada pemilu 2024 mendatang.
Hal itu di soroti lantaran diduga adanya adanya dukungan hingga ajakan dari Tenaga Pendamping Profesional Kemendesa untuk memilih calon presiden tertentu.
“Saya ingin mempertanyakan soal keberpihakan para pendamping desa saat lokomotif ini dari menteri warna tertentu mereka dengan PD nya men-share ajakan untuk memilih salah satu calon presiden yang disinyalir dapat melanggar aturan. Bahkan parahnya lagi mencalonkan diri namun masih menjabat sebagai TPP” Ungkap Arwan,Jumat 17 November 2023.
Pentolan Ikatan Sarjana Peemersatu Pembangunan Provinsi Banten itu menyayangkan jika perhelatan politik ini diciderai oleh suburnya dukungan hingga ajakan dari Tenaga Pendamping Profesional Kemendesa untuk memilih calon presiden tertentu.
Padalah kata dia pendamping Desa memiliki kode etik yang harus dijalankan,dan perlu diketahui bersama bahwa kode etik pendamping desa tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tentang Desa dan Permendes No 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dan di dalam Undang-Undang tersebut, melarang adanya pendamping desa yang berafiliasi dengan partai politik.
“Berafiliasi saja tidak boleh apalagi harus mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif baik di DPR RI, DPRD Provinsi ataupun di DPRD Kabupaten dengan posisi dia masih aktif dibayar oleh Anggaran Rakyat,Mohon dengan segala hormat tertibkan mereka jika tidak kita buatkan laporan resminya ke Bawaslu dan atau Petisi ke Kemendesa” Tegas Arwan.
Pimpinan Forum Ormas Se Kabupaten Lebak ini juga mengungkapkan banyaknya para pendamping desa men-share ajakan untuk memilih calon presiden tertentu,bahkan di khawatirkan ini bagian dari instruksi terselubung dengan memanfaatkan pendamping desa yang dekat dengan warga binaan dengan ancaman pemecatan jika tak Loyal.
“Chek di Facebook banyak para pendamping desa men-share ajakan untuk memilih calon presiden tertentu,dan saya menduga ini bagian dari instruksi terselubung”ujarnya.
Arwan menambahkan, dalam waktu dekat Forwatu Banten akan segera mendatangi Bawaslu Lebak dan Bawaslu Banten untuk melaporkan hal ini.
“Kami sudah menggelar rapat dan menetapkan Tim Khusus untuk menscreenshot semua status baik di Media Sosial dan menyoal mereka yang mencalonkan diri ,Data sudah kita kantongi sebagai warga negara yang taat aturan dan berhak melakukan pelaporan agar Pemilu di Banten lebih sehat .dan sekaligus kita juga akan Surati DPMD yang menaunginya. Jika terbukti benar maka kejadian di Banten akan sama seperti daerah lainnya yang membuat TPP DIPECAT oleh Kemendesa” pungkasnya.