sWara45 Bekasi – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) menuding unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi menjadi beking pejabat Kab bekasi, terkait anggaran covid-19.
Ketua Umum DPP LAMI, Jonly Nahampun menuding unsur pimpinan anggota DPRD sampai saat ini belum melakukan pemanggilan atau evaluasi serta rapat terkait penggunaan anggaran Covid-19.
Selanjutnya Jonly mengatakan anggaran covid-19 cukup besar serta anggaran 2020 sudah lewat seharusnya untuk 2021 dewan harus mempertanyakan, agar anggaran 2021 benar benar jelas peruntukannya.
“LAMI mensinyalir adanya dugaan oknum dewan turut bermain dalam pengadaan bansos Covid-19 yang dapat diduga menguntungkan oknum tersebut,” katanya.
Untuk itu LAMI meminta agar kecurigaan masyarakat tersebut tidak berlarut – larut diharapkan DPRD Kabupaten Bekasi bersama Eksekutif agar secepatnya mempublikasikan penggunaan anggaran Covid-19 tersebut, agar masyarakat mengetahuinya dan jangan sampai masyarakat mencurigai adanya beking anggaran covid -19 terhadap unsur pimpinan dewan.
“LAMI meminta dan mendorong penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penggunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi,” tandasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Kholik saat dimintai komentar via WA tidak menjawab.(Hisar)
