SWARA45.COM-Ketua Forum Warga Banten Bersatu Arwan mendesak agar hasil proses rekrutmen petugas Sensus Pertanian tahun 2023 yang di selenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak di batalkan.Hal itu disampaikan lantaran proses rekrutmen dinilai tidak transparan.
“Praktek Semacam itu sudah lama dilakukan oleh BPS Lebak, indikator utamanya tak pernah saya dapatkan bocoran informasi perekrutan padahal itu menjadi wilayah konsumsi publik.”ungkap Aktivis senior Arwan melalui rilis pesannya.
Ketua Umum Ikatan Sarjana Pemersatu Pembangunan Provinsi Banten (ISP3B) itu mengaku sudah tidak heran adanya beragam ketidaktransparanan dalam Rekrutmen Sensus Pertanian di setiap tahunnya.
Sebab,kata dia dari hasil tes akhir yang lolos hanya orang-orang tertentu saja dan bahkan terkesan adanya bagi-bagi jatah dan kepentingan.terlebih menurutnya itu akan merusak nilai keadilan.
“Saya meminta dibatalkan saja hasilnya jika banyak kecurangan,dan jika tidak dibatalkan maka BPS akan kita duduki”ujar Pentolan Gerakan Banten Berseru.
Di lansir dari hipotesa.id Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Lebak menuding adanya ketidak tranparanan dan kecurangan dalam proses rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2023 yang di selenggarakan oleh BPS.
Tudingan itu disampaikan para aktivis mahasiswa lantaran telah mendapatkan aduan dari para peserta yang merasa dicurangi oleh pihak BPS karena tidak bisa mengetahui nilai akhir hasil tes yang diikuti.
“Banyak aduan yang masuk ke gmni, Hasil test tidak diumumkan. Tidak ada keterbukaan, begini kan masyarakat merasa mereka tidak profesional, kesannya tes ini hanya formalitas untuk menggugurkan kewajiban dalam pelaksanaan sensus,” ucap Haetami, Wakil Bidang Kaderisasi DPC GMNI Lebak kepada hipotesa.id.
Bukan hanya itu saja,menurut ativis GMNI BPS Lebak juga disinyalir menerapkan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) karena dari hasil investigasi ditemukan kejanggalan yang dilakukan oleh BPS Lebak, dimana petugas sensus pertanian ini adalah banyak pegawai desa bahkan sampe ada sekdes menjadi petugas ST, dan yang paling parahnya lagi tidak mengikuti administrasi tapi bisa lolos jadi petugas sensus.
Sementara hingga berita ini di tayangkan media ini terus berupaya untuk mengkonfirmasi dan menggali keterangan dari BPS. (Red/JMR)