Di Duga langgar Prokes, KIBB Minta Kemendagri Dan Kapolda Jabar Copot Cabut SK Ketua Satgas Covid-19 Kota Bekasi - Swara45.Com

Home / Bekasi

Senin, 15 Februari 2021 - 16:39 WIB

Di Duga langgar Prokes, KIBB Minta Kemendagri Dan Kapolda Jabar Copot Cabut SK Ketua Satgas Covid-19 Kota Bekasi

Photo : Ketua Komisioner Intelektual Bekasi Bersatu (KIBB), Fransiskus Leonardo

Suara45 | Bekasi – Tersiar bahwa Wali Kota Bekasi mengadakan acara pesta Ulang Tahun di Puncak Bogor membuat KIBB (Kawan Intelektual Bekasi Bersatu) mendesak kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polda Jawa Barat (Jabar) untuk mengusut tuntas dugaan Pelanggaran Prokes yang dilakukan oleh Walikota dan juga selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Bekasi.

Menurut Ketua Komisioner Intelektual Bekasi Bersatu (KIBB), Fransiskus Leonardo, hal itu tertera pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi Mendagri 6/2020 itu dikeluarkan di Jakarta pada Rabu (18/11/2020) dan diteken oleh Bapak Tito Karnavian.

“Instruksi tersebut memuat aturan yang memungkinkan Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diberhentikan dari jabatannya jika diketahui melakukan pelanggaran,” ujar Fransiskus Leonardo atau yang akrab disapa Leo kepada awak media, Senin (15/2/2021).

Leo menjelaskan, dalam kutipan yang pernah disampaikan oleh Bapak Kemendagri bahwa, ‘Saya sampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada resiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian,’ kata Tito dalam rapat di Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11) lalu.

Tito juga mengingatkan, sambung Leo, kewajiban dan sanksi yang dapat diberikan kepada Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lalu pada Pasal 78 dikatakan Kepala Daerah bisa diberhentikan apabila tidak memenuhi kewajiban dalam mentaati aturan perundangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah. Mantan Kapolri itu juga menjelaskan bahwa pemberhentian Kepala Daerah yang melanggar instruksi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fransiskus Leonardo yang juga Aktivis Bekasi dengan tegas mengatakan bahwa sudah jelas dan dengan sadar, apa yang dilakukan oleh Walikota Bekasi berserta beberapa pejabatnya yang ikut menghadiri acara yang dilaksanakan di Bogor tersebut tidak mengindahkan aturan, yang dimana dalam aturan PPKM tersebut adanya pelarangan pengerumunan orang yang dimana kita ketahui bersama Walikota merupakan Ketua Satgas Penanganan Covid 19 diwilayah Kota Bekasi.

“Kesalahan yang dibuat sudah jelas dan kami meminta agar Kemendagri dan Kapolda Jabar menindak tegas atas informasi yang tersebar ini dan yang telah dilanggar oleh Walikota Bekasi secara terang benderang,” tegasnya.

Leo menambahkan, hal ini juga sungguh sangat memalukan dimana sebagai seorang Kepala Daerah dan selaku Ketua Tim Gugus pencegahan Covid-19 di Kota Bekasi tak menghargai para Petugas Medis Covid-19 yang telah berjuang, bahkan seharusnya sebagai Kepala Daerah memberikan contoh serta merealisasikan kepada warganya di Kota yang dipimpinnya untuk mematuhi Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bukan malah melanggar untuk keinginannya merayakan Hari Jadinya dengan para pejabat pemkot seperti berita yang tersiar.

Di Kota yang di pimpinnya membuat aturan serta kebijakkan bayar denda bagi warga yang melanggar, akan tetapi dengan sadar dia dan Pejabat Teras Kota Bekasi malah melanggar di Daerah lain hingga sampai di tegur oleh Satgas Covid-19 Bogor, inikan aneh,” paparnya.

Leo menambahkan, untuk itu kami akan menyurati Kapolri dan Bapak Presiden RI untuk segera menindak tegas jika Mendagri dan Polda Jabar tak menangani kasus pelanggaran Prokes yang dilakukan oleh Walikota Bekasi yang mana tidak berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Mendagri dan UU.

“Dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Mendagri serta Polda Jawa Barat, maka kami sebagai perwakilan masyarakat yang berdomisili di Kota Bekasi Republik Indonesia menilai minimnya Integritas pada pemegang amanat Rakyat dan pemilik Otoritas di Negeri ini, dan kami berharap hukum di Tegakkan tanpa pandang bulu, tanpa mengenal siapa orangnya, tidak hanya menjadi wacana,” pungkasnya
Widodo Inpektorat PemKot Bekasi saat di minta komentar nya (via WA) “Abang Ke Humas, sudah di buat pres realease”, jawabnya.

Terpisah saat di minta komentar nya Yekti KaBag Humas PemKot Bekasi, ” Lagi Rapat “, saat Suara45 minta kapan ada waktu luang nya tidak di jawab.
(Hisar)

Share :

Baca Juga

Bekasi

Terkait Biaya Sertifikasi 250 Bidang Aset, BPN KAB Bekasi Di Duga Tidak Transparan

Bekasi

KOMPI Laporkan Dua Gedung RSUD, Dicky Ardi SH MH : Pemkab Bekasi Harus Tegas

Bekasi

BPN KAB BEKASI SERAH TERIMAKAN 342 SERTIFIKAT KE WARGA LENGGAH JAYA

Bekasi

Sidang Putusan Dugaan Pemalsuan Surat Tanah Oleh Oknum Kades Di Bekasi Di Tunda

Bekasi

Melawan Saat Ditangkap, Komplotan Garong Dibekasi Ditembak

Bekasi

Dugaan Tertutupnya Realisasi Anggaran Covid-19 Kab Bekasi, LAMI : Pimpinan DPRD Diduga “Bekingi”

Bekasi

Reklame Rokok Berdiri, Di Duga Oknum ASN Kab Bekasi “Bermain”

Bekasi

KAMPAK Laporkan Ke Kejari Dugaan Penyelewengan Anggaran BOSDA, Ini Kata Kadis Pendidikan Kota Bekasi