sWara45 | Jakarta – Apdesi Kecamatan Kronjo kabupaten Tangerang Mengikuti Silatnas 2022 di Jakarta, Dalam acara tersebut menyertakan 10 Desa anggotanya yang terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa se Kecamatan Kronjo yang di pimpin langsung oleh ketua Apdesi Kecamatan Kronjo H Abdul Latif, selasa(29/03)
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menghadiri Silaturahmi Nasional Desa (Silatnas) Desa 2022 yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) di Istora Senayan, Jakarta.
Pertemuan diawali dengan dialog Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan ribuan kepala dan perwakilan pemerintah desa yang hadir secara fisik.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu perwakilan pemerintah desa asal Aceh bernama Muslim menyerukan dukungan perpanjangan GTn masa jabatan Presiden Jokowi di hadapan Luhut.
Ribuan pengurus dan kepala desa datang dari berbagai daerah untuk mengikuti Silatnas Desa 2022
Selain Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, hadir pula Mendagri Tito Karnavian, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Menseskab Pramono Anung, hingga Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Kegiatan Silatnas Desa 2022, berlangsung sejak 28-30 Maret 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa 2022 kali ini mengusung tema “Desa Bersatu Membangun Indonesia” dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Kegiatan yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ini diharapkan membuka keran komunikasi yang lebih efektif antara kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan desa (Pemdes).
Sejak terbitnya Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Terkait penggunaan Dana Desa, pemerintah desa harus mengalokasikan 40 persen dari Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Alokasi sebesar 40 persen untuk BLT itu dirasa memberatkan pemerintah desa di tengah tuntutan ketersediaan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
Dwi Ari Setyantoro selaku Kepala Desa Bakung, Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Banten, mengatakan dirinya datang ke Jakarta untuk kegiatan Silatnas Desa 2022.
“Saya datang untuk satu hal saja yang mau saya katakan, yaitu pemerintah pusat harus mempercayai kepala desa. Itu saja. Selama ini, masalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu, semata-mata kami (kepala desa) yang disalahkan, seakan tidak becus administrasi,” tuturnya jujur.
Seperti BLT sekarang, yang tahu keadaan masyarakat desa kita. Namun, sekalipun kami sudah sodorkan data warga, tetapi pemerintah mengaturnya menurut gaya dan cara mereka. Kesannya, para kepala desa ini tidak dipercaya.
Yang mengetahui keadaan kemiskinan masyarakat itu para kepala desa. Percayakan saja kepada kepala desa.
Padahal seorang kades adalah ujung tombak dari pemerintah daerah.
Program–program yang memenuhi kebutuhan rakyat adalah program terkait perekonomian masyarakat, termasuk BLT dan BPNT.
Namun, masyarakat desa juga sangat membutuhkan bantuan pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. Hal seperti ini kelihatan kurang cepat ditanggapi dan dipenuhi.
“Melihat permasalahan di desa yang muncul seperti sekarang ini, menurut saya, sebaiknya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sejalan. Suara dari masyarakat bawah itu perlu didengar.
Suara para kepala desa itu harus didengar dan dipertimbangkan, bukan diabaikan. Kepala desa itu pasti punya kekurangan, maka perlu diberdayakan, diberi petunjuk yang jelas, dan setelah itu, ya dipercaya penuh,” ujar Kepala Desa Bakung itu.
Lanjut Bapk Dwi Ari seryantoro ke awak media menjelaskan bahwa Terdapat beberapa pos yang kemungkinan akan menjadi target dari rencana pemerintah untuk menambah alokasi anggaran dana desa tahun depan, di antaranya gaji kepala desa dan biaya operasional.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyetujui untuk mengupayakan kenaikan gaji kepala desa dan perangkat Desa di bayarkan setiap bulan serta mengalokasikan sebesar 3 persen dari total anggaran desa untuk biaya operasional. (Kus)