sWara45 | Lebak – Ketika situasi politik nasional tengah memanas akibat polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh ratusan purnawirawan TNI, suasana politik di daerah pun ikut bergejolak.
Di Provinsi Banten, seorang anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Asep Awaludin, menuai kontroversi setelah melontarkan pernyataan yang dinilai menghina pemerintah dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. Dalam pernyataannya di hadapan ratusan warga, Asep menyebut pemerintah “goblok” karena dinilai tidak peduli terhadap kondisi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni pascabencana banjir bandang empat tahun lalu.
“Pemerintah goblok,” ujar Asep, yang kemudian menuai reaksi keras dari berbagai pihak.
Ketua DPC Badak Banten Perjuangan, Dede Kodir, mengecam pernyataan tersebut. Ia menilai ucapan Asep tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik dan merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik anggota dewan.
“Sebagai wakil rakyat, seharusnya memberi contoh yang baik, bukan justru membuat gaduh. Ucapan seperti itu tidak pantas dan melanggar etika,” ujar Dede Kodir, Sabtu 17/05/2025.
Menurut Dede, setiap pejabat publik, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib mematuhi kode etik yang menjadi rambu-rambu perilaku dalam menjalankan tugasnya.
Lebih lanjut, Dede mendesak agar Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten segera memproses dugaan pelanggaran etika tersebut secara profesional dan terbuka agar publik dapat ikut mengawasi.
“Badan Kehormatan harus bertindak tegas dan sidang pemeriksaan harus terbuka demi menjaga marwah lembaga legislatif dan kepercayaan rakyat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Fraksi NasDem maupun dari Asep Awaludin terkait pernyataan dan desakan pemeriksaan etika tersebut.